Perketat Dana Untuk Pemda

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak ada lagi Kementerian Lembaga (KL) serta pemerintah daerah (Pemda) menerapkan program anggaran dengan bahasa bersayap atau absurd alias anggaran siluman di tahun depan. Menurutnya, bahasa bersayap harus dihindari dalam penggunaan APBN.

YUSKA APITYA AJI
[email protected]

APBN itu besar, uangnya kan keluarnya ke mana untuk siapa kan harus jelas,” tegas Jokowi saat penyerahan DIPA 2016 di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Jokowi mengingatkan bahwa sudah banyak perubahan yang dilakukan dalam sistem penganggaran. Seperti pengalihan anggaran ke yang lebih produktif untuk pembangunan perekonomian. Hanya sekarang butuh ketepatan dalam realisasi. “Hal-hal yang pola-pola lama harus betul-betul pangkas semuanya dan anggaran itu harus jelas,” sebutnya.

Total APBN 2016 bernilai Rp 2.095,7 triliun atau meningkat cukup tinggi dibandingkan APBN P 2015. Dari total tersebut distribusi 37,4% atau sekitar Rp 784,1 triliun dialokasikan melalui Kementerian Lembaga (KL) dan 36,7% atau Rp 770,2 triliun di transfer ke daerah dan dana desa.

“Kita akan bisa gunakan uang rakyat lebih optimal, lebih konkret, lebih terukur dan lebih tepat sasaran. Kalau kata-katanya tetap, penggunaannya juga saya yakin akan lebih optimal, lebih konkret, lebih terukur lebih tepat sasaran. Jangan menggunakan kata-kata yang tadi saya sampaikan,” papar Jokowi. Di samping itu, aparatur negara juga lebih mudah untuk memonitor pengeluaran dan manfaat yang ditimbulkan. “Jika anggaran setiap kementerian lembaga dirumuskan dengan leb­ih jelas dan lebih konkret maka hal itu penting juga membantu para menteri kepala lembaga non kementerian, Gubernur, Bupati, Walikota, agar lebih mudah men­gendalikan serta memonitor di K/L masing-masing,” tukasnya.

Tak hanya Kementerian/ Lembaga Negara saja, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar Pemerintah Daerah membelan­jakan anggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dengan benar dan mengurangi kegiatan yang tidak penting.

Jokowi mencontohkan, salah satu kegiatan yang tak penting dan tak ada dampaknya bagi rakyat, adalah pembentukan tim kerja yang kecenderungan terjadi di Pemda. “Jangan sampai kita bentuk tim sampai ratusan ribu. Sekarang sudah ada tunjangan kinerja. Ini tiap kegiatan dibentuk tim yang menurut saya ini meng­hamburkan uang, dan tidak jelas mau ke mana,” kata Jokowi.

Dari APBN 2016 yang berni­lai RP 2.095,7 triliun, sebanyak 36,7% atau Rp 770,2 triliun di­transfer ke daerah dan dana desa. “Mengingat besarnya dana APBN yang dikelola daerah, saya minta kepala daerah bisa sungguh-sung­guh memastikan pelaksanaan kegiatan bisa dimulai sejak awal tahun, supaya perekonomian di daerah bisa bergerak lebih cepat,” ungkap Jokowi.

Ia memambahkan, besarnya anggaran tersebut, bisa digu­nakan untuk program dan keg­iatan yang tepat. Di samping juga pelaksanaannya harus dimulai pada awal tahun. “Tingkatkan kualitas belanja daerah dengan jaga transparansi, akuntabilitas, dan pastikan anggaran diman­faatkan untuk program nilai tam­bah. Berikan porsi yang lebih be­sar untuk anggaran produkitif. Ini jelas dan pasti bermanfaat. Laku­kan efisiensi terhadap belanja op­erasional,” kata Jokowi.

Januari Proyek Harus Dimulai

Jokowi juga meminta semua proyek yang sudah dalam DIPA, harus segera jalan sejak awal ta­hun. “Penyerahan DIPA ini meru­pakan keinginan kuat agar proses pelaksanaa pembangunan dan pencairan anggaran dapat ber­langsung lebih tepat waktu, dan memberikan dampak untuk per­ekonomian kita,” ungkap Jokowi.

“Selanjutnya saya minta ber­bagai kegiatan yang direncan­kan dapat segera dimulai, Januari dimulai, Januari dimulai, jangan sampai terlambat,” tegas Jokowi.

Hal ini seiring dengan sudah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Ta­hun 2015 tentang Rincian Angga­ran Pendapatan dan Belanja Neg­ara (APBN) Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 27 November 2015.

Jokowi mendorong agar pola-pola lama dalam pengelolaan anggaran tak lagi dipakai. Salah satunya adalah kebiasaan penum­pukan anggaran di akhir tahun oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan para pemerintah di daerah.

“Semua harus dimulai awal tahun. Sehingga penyerapan be­lanja tidak menumpuk di akhir tahun. Itu harus kita akhiri. Pola-pola lama di birokrasi kita, peny­erarapan anggaran numpuknya di November, Desember harus kita setop akhiri,” kata Jokowi.

“Januari dimulai kemudian merata sepanjang tahun. Itu yang kita inginkan. Dan ini akan saya pantau terus, karena setiap hari saya memantau, daerah mana yang serapannya masih kecil, daerah mana yang menumpuk uangnya di bank di BPD, kelihat­an semuanya. Jangan dipikir saya tidak bisa memantau. Bisa, sangat bisa,” tambah Jokowi.

Proses APBN sudah selesai pada bulan lalu dan beberapa lelang proyek bisa direalisasikan. Ini memudahkan saat awal tahun nanti, proyek bisa langsung di­jalankan. “Oleh sebab itu saya in­gatkan sekali lagi segera dimulai, Januari dimulai. Segera lakukan lelang-lelang proyek dan kegiatan di tahun 2016 agar kegiatan pem­bangunan dapat mulai efektif berjalan, sekali lagi Januari 2016,” kata mentan Walikota Solo itu.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan, Bambang Brodjone­goro menambahkan, alokasi un­tuk transfer ke daerah meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan bentuk pembangu­nan Indonesia dari pinggiran. “Tahun 2016 alokasi untuk trans­fer ke daerah dan dana desa me­ningkat signifikan. Bagaimana semangat kita membangun Indo­nesia dari pinggiran,” ujarnya. (*)