Untitled-6BOGOR, TODAY – Program perbaikan jalan terus dilak­sanakan setiap tahun oleh Di­nas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor. Namun, itu tidak secara sig­nifikan mengurangi ruas jalan rusak di Bumi Tegar Beriman.

Pada 2015 lalu, dari sekitar 1.771 kilometer jalan, hanya 71,41 persen diantaranya yang dalam kondisi baik. Sementara sisanya rusak ringan, sedang dan berat. Kerusakan berat sendiri sepanjang 298,649 kil­ometer.

“Mantap-baiknya susah dibedakan. Memang belum ada yang seperti jalan tol. Masih ada keretakan dan cel­ah-celah kecil. Yang diupaya­kan agar layak pakai, kami ang­garkan di pemeliharaan agar tidak hancur,” ujar Edi.

Menurutnya, dari selu­ruh anggaran infrastruktur, proporsi untuk pembangunan dan perbaikan jalan dalam APBD, lebih tinggi dari alokasi dana lainnya. Namun, target 100 persen kondisi jalan man­tap sulit tercapai karena luasn­ya wilayah Kabupaten Bogor.

Dalam APBD 2015 diang­garkan sekitar Rp 400 miliar untuk rehabilitasi jalan, se­mentara untuk pemeliharaan jalan, jembatan dan pengairan sekitar Rp 93 miliar. Rehabili­tasi pengairan sendiri Rp 150 miliar.

Setelah dievaluasi, sejum­lah ruas jalan tertentu lebih mudah rusak, karena peng­gunaan aspal sebagai bahan baku. Oleh karena itu, DBMP mulai membeton ruas jalan sesuai klasifikasinya.

Baca Juga :  Diangkat Jadi Kadisbudpar Deni Ziarah ke Makam Bupati Ketiga Kabupaten Bogor

“Kita upayakan dalam dua tahun ini jalan untuk dibeton. Diutamakan daerah pertam­bangan dan industri. Dengan ketebalan minimal 20 centim­eter sampai 30 centimeter. Tambang misalnya di Rumpin, untuk industri di Citereup sam­pai Gunung Putri,” tuturnya.

Menurutnya, perbandin­gan harga aspal dan beton itu 1:3 namun kekuatannya bisa lebih tahan lima kali tanpa pemeliharaan.

Saat disinggung mengenai program Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membuat jalur khusus angkutan tam­bang, Edi menilai program itu tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat.

“Gubernur memang mem­buat jalur tambang. Kita ana­lisa dulu AMDAL-nya. Keingi­nan gubernur kan jalan khusus kendaraan tambang. Kalau begitu, jalan yang dilalui hanya akan berbentuk batu-batu yang keras, bukan aspal model tol. Angkutan tambang pun bisa le­wat jalan begitu,” kata dia.

Tahap yang paling me­mungkinkan ditempuh untuk jalur khusus tambang tahun ini barulah perencanaan. “Soalnya, walaupun kita mem­buat beton setinggi 30 centim­eter, bisa patah dengan kend­araan tambang,” katanya.

Selain di kawasan tertentu, pihaknya juga memprioritas­kan wilayah yang berbatasan dengan daerah lain seperti Tangerang, Sukabumi, Jakarta Selatan, dan Kota Bogor.

“Karena di daerah tetang­ganya sudah beton,” ujar dia. Untuk wilayah Cibinong raya, ia menilai kondisinya masih layak, dan mayoritas meru­pakan jalan provinsi dan na­sional.

Baca Juga :  Polisi Berangus Pelaku Perampasan Motor, Lima Orang Buron

Pengamat tata ruang kota, Yayat Supriatna menilai, di wilayah tambang sendiri, ia memandang sudah saatnya dibangun jalan baru yang memisahkan aktivitas warga dan pertambangan. Tujuan­nya, meningkatkan kapasitas ekonomi warga setempat.

Menurut Yayat, pemban­gunan jalan harus melihat as­pek pertimbangan teknis sep­erti tipologi kota/kabupaten, apakah merupakan perko­taan atau pedesaan. Kemu­dian, harus didukung dengan pedoman perencanaan tata ruang wilayah yang memadai.

Pemerintah juga harus memerhatikan ketersediaan lahan dengan rasio luas lahan 5 persen dari luas wilayah kes­eluruhan. Idealnya, panjang jalan yang dibangun menim­bang pada jumlah penduduk di wilayah itu, yakni 0,6 kilom­eter/1000 jiwa.

“Namun, kapasitas fungsi jalan sudah banyak yang ter­lampaui. Perubahan tata ruang dan peningkatan intensitas kegiatan sosial ekonomi mem­buat beberapa jalan sudah melebihi perbandingan itu. Akibatnya, lebih dari 551 kilo­meter jalan di Kabupaten Bo­gor, mengalami kerusakan,” katanya.

Dia menilai, kapasitas pem­bangunan jalan lebih dibutuh­kan di wilayah nontambang. Sementara untuk kawasan tambang, pengawasan ter­hadap kelebihan berat tonase kendaraan sangat lemah.

(Rishad Noviansyah)