Daging Ayam Ilegal Beredar Luas

PARA penggemar daging ayam dan unggas, sebaiknya hati-hati, terutama yang membeli di supermarket dan hypermarket. Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli) menemukan adanya indikasi ayam lokal yang tidak sehat, yang beredar di tengah masyarakat. Bahkan, ayam lokal yang tidak sehat tersebut, beredar di hampir seluruh mal dan minimarket di Jabodetabek.

RISHAD NOVIANSYAH|YUSKA APITYA
[email protected]

Ketua HIMPULI, Ade Zulkarnaen mengaku telah berkunjung ke hampir seluruh super­market yang menjual daging ayam lokal. Dan dari sejumlah supermarket besar yang dikunjungi tersebut, seluruhnya tidak bisa menunjukkan sertifikat veteriner, yang membuktikan daging ayam memenuhi syarat hygiene sanitasi.

“Hampir semua supermarket yang menjual unggas atau daging ayam lokal sudah saya datangi. Di sana saya minta mereka menunjukkan sertifikat veteriner. Tetapi ketika ditelusuri, pihak supermarket tidak bisa menun­jukkan. Mereka hanya mengeluar­kan sertifikat halal,” kata Ade di Jakarta, Senin (11/1/2016).

Kondisi itu, semakin diperparah dengan kenyataan bahwa empat pemasok ayam lokal terbesar yang berlokasi di Parung, Bogor, dan Tangerang Se­latan juga tak memiliki sertifikat itu. Padahal, sertifikat tersebut syarat mutlak bagi rumah potong ayam, sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 381 Tahun 2005.

“Permentan Nomor 381 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan. Harus punya sertifikat veteriner yang mana ada nomor kon­trol veteriner atau NKV. Karena, NKV itu dikeluarkan setelah melakukan proses audit di rumah potong, atas bangunan, peralatan, SOP, dan seb­againya,” ujarnya.

Ade enggan mengungkapkan nama dari rumah potong ayam lokal tersebut. Dia hanya menegaskan bah­wa keempat pemasok tersebut cukup ternama di Indonesia. Dan yang dipa­sok, adalah supermarket dan hyper­market yang cukup besar juga.

Ade lantas melayangkan surat ke­pada Asosiasi Pengusaha Ritel (Aprin­do), terkait indikasi penjualan daging ayam tidak sehat itu, sehingga pere­daran ayam lokal bisa diawasi. Tapi sejak surat itu dikirim September dan 28 Desember 2015, hingga saat ini belum direspon Aprindo. “Kami sudah kirim surat resmi ke Aprindo. Intinya kami ingin Aprindo ikut ber­peran untuk mengawasi peredaran daging ayam lokal supaya berserti­fikat veteriner. Surat ke Aprindo itu merupakan terusan dari surat yang dilayangkan ke Bareskrim Polri. Tapi mereka (Aprindo) tak menanggapi, yang menanggapi baru BPOM melalui media,” sesalnya.

Lebih lanjut Ade pun menjelas­kan, bahwa secara kasat mata hewan ternak potong yang dijual di super­market memang tak bisa dibedakan mana yang sehat ataupun tak sehat. “Secara kasat mata, tak ada bedanya. Namun jika kita membeli daging ayam potong di supermarket namun ternya­ta cepat bau, kita harus berhati-hati, bisa jadi itu tak sehat,” ucap dia.

Kepada masyarakat luas, terutama yang kerap berbelanja di supermarket atau hypermarket, diimbau untuk leb­ih berhati-hati dalam memilih bahan makanan, terutama setelah adanya in­dikasi yang disebarluaskan oleh Him­puli ini.

Bogor Akan Kaji

Menyikapi kabar dan hasil investi­gasi Himpuli, Kepala Dinas Perindus­trian dan Perdagangan Kota Bogor, Bambang Budianto, mengatakan, pihaknya sudah menerima edaran tersebut. “Kami akan kaji dulu. Ini minimarket dan mal mana saja. Di Bo­gor kan banyak. Makanya kami akan panggil dan minta keterangan,” kata dia, Senin (11/1/2016) petang.

Bambang meminta kepada selu­ruh masyarakat Kota Bogor untuk lebih cermat dalam berbelanja daging di minimarket. “Inspeksi akan kami adakan secepatnya. Kami data dulu, minimarket mana yang jualan daging. Kami koordinasikan dengan Dinkes dan BPOM,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Perlindungan Konsumen pada Diskoperindag Kabu­paten Bogor, Djaya Sanirin, menegas­kan, pihaknya masih mengkaji hasil investigasi Himpuli tersebut. Selanjut­nya, hasil kajian ini, akan ditindaklan­juti dengan koordinasi lintas lembaga dengan Dinkes dan Disnakan serta BPOM untuk melakukan penyisiran.

“Memang ritel ayam potong di Ka­bupaten Bogor banyak. Kami sedang mendata. Selanjutnya kami akan cek satu persatu. Data resmi belum kami terima. Kami baru tau dari berita di televisi,” kata dia. (*)