Untitled-8MENGAPA Bogor harus hejo dan apa pula hubungan Bogor Hejo dengan Rakyat Ngejo? Bagaimana korelasi penghijauan seba­gai bagian dari reforestasi dengan kesejahteraan rakyat.

Oleh : Bang Sem Haesy

SAYA merenung, ketika mengikuti persidangan ten­tang Sustainable Develop­ment Goals (SDG’s) sebagai kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDG’s) di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) – New York (2013-2014). Sudut pandang pemba­hasan para wakil negara-negara bertumbuh (antara lain Brazil, Russia, India, dan China) berpi­jak konsisten pada Indeks Pem­bangunan Manusia (IPM). Titik beratnya pada lingkungan. Yak­ni, lingkungan sehat, lingkungan cerdas, dan lingkungan mampu (se­cara ekonomi).

Indonesia menerjemahkannya leb­ih operasional dan menjadi kesepaha­man bersama, yakni : pro growth, pro poor, pro job, dan pro environment. Pembangunan berinti aksi pro per­tumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, dan pro lingkun­gan hidup.

Pencapaian IPM, kemudian disepa­kati sebagai parameter untuk menilai keberhasilan atau kegagalan seorang Walikota, Bupati, Gubernur, Presiden dan pemerintahannya. Parameter ini juga – dalam bahasa yang lain – yang menjadi tolok ukur para pemimpin di Pakuan, di masa lalu.

Tata kelola ‘pemerintahan’ di masa lalu, antara lain terdapat dalam Sang­hyang Çiksakandha ing Karesian. Salah satunya tersirat dalam kalimat: “Sang­kilang di lamba, trena taru lata galuma, hejo lembok tumuwuh sarba pala wow­ohan, dadi na hujan, landung tilu taun, tumuwuh daek, maka hurip na urang reya.” (Inilah – cara — kita menyejahter­akan kehidupan. Seluruh penyangga hidup: rerumputan, pepohonan, (ada pula yang) merambat. Semak, hijau subur, tumbuhlah segala ragam buah-buahan, banyak hujan, pepohonan tinggi karena tumbuh subur, memberi kehidupan orang banyak ).

Kalimat itu menegaskan, dalam konteks pembangunan berbasis sum­berdaya alam, terkorelasi setiap aksi reforestasi (antara lain penghijauan wilayah) dengan kesejahteraan rakyat. Upaya-upaya penghijauan yang dilaku­kan Prabu Niskala Wastu Kancana, Sri Baduga Maharaja, dan Prabu Surawis­esa menunjukkan hal itu.

Pemanfaatan sumberdaya alam tidak dilakukan semena – mena, se­mua diatur dalam batas-batas kewa­jaran semesta. Muaranya adalah kes­eimbangan hidup semesta – khasnya kehidupan manusia dan alam ling­kungan sekelilingnya. Hal itu berada dalam frame of mind – kerangka ber­fikir – keseimbangan, betolak dari Tri Tangtu.

Sekian masa kemudian, para bu­dayawan Sunda secara visioner meng­ingatkan akan terjadinya aksi peng­hancuran harmoni hubungan alam lingkungan dengan manusia, yang berujung pada kehidupan sosial yang centang-perenang. Mereka ingatkan beberapa indikator, bahwa kesejahter­aan hidup akan terjadi bila:

Kawung mabur carulukna (lose generation – hilangnya suatu generasi karena madat dan kurang gizi), Gula leungiteun ganduan (aksi pemerinta­han dan pembangunan terlepas dari parameter yang benar), Samak tingale­un pandanna (aksi manipulatif yang memuja kepalsuan), Cai herang kintun kiruhna – cai amis karih paitna (pembi­aran atas kerusakan alam dan lingkun­gan), Kyai lengiteun aji (para pemuka agama tak makbul lagi do’anya), Pan­dita ilang komara (pejabat – intelektual – budayawan hilang wibawanya), (ka­rena) Kahuruan ku napsuna (terbakar oleh nafsunya). Isyarat ini, mestinya menjadi cermin kini.