Memilih Wabup Selera Dewan

Inisiatif percepatan pengisian kursi Wakil Bupati Bogor yang digagas sebagian anggota partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kerahmatan dianggap percuma dan hanya menujukkan adanya kepentingan di internal koalisi itu. Hasil studi banding ke Mojokerto justru membawa masalah baru, yakni setiap anggota koalisi berhak mengajukan calonnya masing-masing dan bisa dipilih langsung DPRD tanpa verifikasi bupati

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Itu diungkapkan Wakil Ketua Bi­dang Politik dan Hukum pada Komite Nasional Pemuda Indo­nesia (KNPI) Kabupaten Bogor, Sulhan Kelana Bumi, bahwa pengisian F 2 sudah seharusnya di­lakukan tak lama setelah Nurhayanti dilantik menjadi Bupati Bogor.

Sulhan menganggap, saat ini ke­beradaan wakil bupati tidak penting lagi. Pasalnya, dengan adanya Sekre­taris Daerah (Sekda) dibantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Bumi Tegar Beriman, tidak akan mengurangi pelayanan yang di­lakukan pemerintah daerah kepada masyarakat.

“Kalau pengisian wabup itu han­ya atributif, akhirnya menjadi sangat tidak jelas. Sekrang sudah ada Sekda, SKPD, Camat dan sebagainya. Jadi Bu Yanti tanpa wabup pun, pemerintah­an masih bisa berjalan,” kata Sulhan, Senin (25/1/2016).

Menurutnya, yang dilakukan Ko­alisi Kerahmatan belakangan ini han­ya akal-akalan dan tidak jelas. “Ya ke­napa tidak dari dulu dilakukan. Kami dari kalangan pemuda menganggap, pengisian wabup sudah tidak pent­ing lagi,” tegasnya.

Terpisah, Nurhayanti berpedo­man pada ketentuan bahwa me­kanisme pemilihan wabup dilakukan lewat rembukan partai koalisi. “Saya sih berpedoman pada ketentuan yang berlaku saja. Kalau meknisme lewat partai koalisi pengusung. Jadi kita serahkan sepenuhnya pada me­kanisme,” katanya singkat.

Namun, nenek dua cucu itu eng­gan menjawab ketika ditanya dirinya siap atau tidak jika tetap sendiri hingga akhir masa jabatan 2018 mendatang. “Ngga akan dijawab,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu calon wabup yang digadang bakal maju dari Fraksi PKS, Wasto Sumarno menilai pengisian wabup harus di­lakukan secara penuh oleh semua anggota Koalisi Kerahmatan. “Saya sebenarnya setuju kalau ada per­cepatan. Tapi lebih baik semua ang­gota duduk bersama,” katanya.

Ia menambahkan, PKS sendiri ti­dak pernah diundang dalam perbin­cangan enam partai diluar Golkar dan PPP beberapa waktu lalu. “Kami tidak pernah diundang. Kan kami pikir cuma ngobrol saja. Tapi me­mang sedikit serius sih. Kami setuju wabup diisi, tapi harus lengkap,” tandasnya.

Kini, kata Wasto, koalisi tak perlu lagi mengajukan dua nama ke bupati. Tapi, semua partai anggota koalisi, bisa mengajukan calonnya masing-masing dan dipilih langsung DPRD Kabupaten Bogor. “Mojokerto memang sama kasusnya. Tapi, disa­na lama kosong tapi menggunakan aturan lama. Nah kalau kita, kosong­nya lama, tapi pakai aturan baru. Maknya, sekarang setiap anggota koalisi bisa mengajukan calonnya masin-masing. Jadi tidak musti dua dulu ke bupati,” katanya.

Sekretaris Koalisi Kerahmatan, Hendrayana pun bingung menye­butkan apa hasil yang didapat dari studi banding ke Mojokerto. Ia hanya mengatakan jika ‘bola panas’ dikem­balikan lagi ke bupati, karena koalisi kesulitan mencapi kesepakatan dan ia satu suara dengan Wasto.

“Jadi begini, karena sulit menca­pai kesepakatan dalam koalisi untuk menetukan dua nama, maka masing-masing anggota koalisi menyodorkan nama calonnya,” kata politisi Hanura itu. (*)