Untitled-5PREDIKSI Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi mengenai tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Tahun Anggaran (TA) 2015 ditanggapi dingin oleh Bupati Bogor, Nurhayanti, Senin (4/1/2015). Ia menilai, itu masih sebatas prediksi lantaran serapan masih tahap rekonsiliasi.

RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Ya kan masih tahap rekonsiliasi. Jadi, nanti saja kita lihat kalau sudah sele­sai semua perhi­tungannya sesuai target atau tidak. Kalau sudah selesai pasti kami informasikan,” tegas Nurhayanti saat dihubungi Bo­gor Today.

Yanti pun mengaku telah melakukan evaluasi kinerja sejumlah Satuan Kerja Per­angkat Daerah (SKPD), Senin (4/12/2016) kemarin, terutama SKPD yang memiliki pagu ang­garan paling besar, seperti Di­nas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

“Yang paling saya warning ya tiga dinas itu. Karena mere­ka yang paling besar anggaran­nya,” singkat mantan Sekretar­is Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor itu.

Sebagai pengepul dana daerah, Dinas Pengelola Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor kini masih melakukan rekonsiliasi dan pengolahan data.

Data terakhir yang dirilis DPKB per 18 Desember 2015, serapan belanja langsung telah 67 persen dari target Rp 3,88 triliun.

“Tapi data belum final. Itu baru hitungan per medio Desember 2015. Saat ini, kami masih rekonsiliasi dan pen­golahan data. Karena kan ada efisiensi penggunaan anggaran juga,” ujar Kepala DPKBD, Ru­standi

Sumbangan SiLPA sudah dipastikan dari diluncurkannya pembayaran 121 paket pemban­gunan dan revitalisasi bangu­nan SD hingga SMU dari Dinas Pendidikan ke tahun 2016.

Molornya pembayaran ini, karena tiga hal yaitu lam­batnya pelengkapan berkas kontraktor, adanya aturan baru seperti validasi dan ru­saknya alat, khususnya IT di Dinas Pengelola Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD).

Kabid Sarana dan Prasara­na pada Disdik Kabupaten Bo­gor, Anwar Anggana menjelas­kan, 121 proyek tersebut sudah tuntas pengerjaannya, namun pembayarannya ditunda atau luncuran ke tahun ini dari se­harusnya Desember 2015 lalu.

“Alasanyya karena pihak kontraktror lambat dalam melengkapi berkas ditambah proses validasi yang tidak ber­jalan lancar karena peralatan IT BPKAD mengalami kerusa­kan,” ujar saat dihubungi.

Namun, ia enggan mem­beri bocoran berapa nominal dari 121 paket akhirnya men­jadi SiLPA ini. “Yang jelas, ini tidak sesuai target kami. Kan seperti tahun 2014, kami tar­getkan 90 persen, tapi gara-gara ini menurun kurang lebih 85 persen,” kata dia.

Untuk menyiasati hal sep­erti terulang dalam TA 2016, percepatan proses lelang akan dilakukan terutama proyek yang memiliki porsi anggaran besar dan waktu pengerjaan yang cukup lama.

Untuk menanggulangi hal serupa terjadi pada tahun 2016, maka dirinya akan mem­percepat lelang terutama di proyek-proyek yang memiliki nilai besar atau pengerjaannya butuh waktu lama.

“Kami juga berharap tidak ada pengerjaan pembangunan di Anggaran Biaya Tambahan (ABT) seperti yang terjadi pada tahun 2015 ini,” harapnya.

Ia pun tidak menampik jika akibat serapan anggaran yang tidak maksimal di Dinas Pen­didikan, maka tentunya juga akan mempengaruhi SiLPA.

“Tentu. Tapi dalam rapat evaluasi kami sampaikan ken­dala terutama mengenai baru yang harus ada validasi dari DPKBD yang menjadi momok dinas teknis dan para kontrak­tor,” pungkasnya. (*)