Untitled-14MESKI Presiden Joko Widodo berkali-kali menepis isu ressufle, namun nama-nama calon menteri Kabinet Kerja Jilid II beredar di kalangan wartawan Istana Kepresidenan. Informasi ini awalnya diletupkan melalui grup whatsap intelejen negara. Susunan kabinet baru ini didominasi muka-muka baru. Siapa saja mereka?

YUSKA APITYA AJI ISWANTO
[email protected]

Bocoran susunan Kabinet Kerja Jokowi–JK Jilid II beredar di ka­langan wartawan Istana Negara melalui sosial media. Dari 34 kursi menteri, hampir semua pos diisi muka-muka baru. Hanya beberapa pos yang diisi muka lama. Antara lain Menteri Sekretaris Negara masih tetap dipegang Pratikno, kursi Menteri Sosial (Mensos) masih diduduki Khofifah Indar Parawansa, Mensekab Pramono Anung.

Sementara itu, dari empat menteri koordinator, tiga di antaranya diganti. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman akan diisi oleh Fadel Muhammad (politisi Golkar yang juga bekas Menteri Kelautan dan Perikanan). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Moeldoko (mantan Panglima TNI); Men­teri Koordinator Bidang Perekonomian, Hendry Saparini menggantikan posisi Dar­min Nasution. Sementara posisi Puan Ma­harani tetap mengisi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selain kursi menteri koordinator, muka-muka baru juga mendominasi kursi kementerian. Menteri Kelautan dan Peri­kanan Yorris Raweyai, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dr. Kurtubi, Menteri Hukum dan HAM Dr. Trimedya Panjaitan SH MH, Menteri Keuangan Prof.Dr. Hen­drawan Supratikno, Menteri Perdagangan, Thomas Lembong; Menteri Ketenagaker­jaan Hanif Dhakiri. Dan Menteri Pember­dayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), disisi Mulfachry Harahap (Waketum DPP PAN) menggan­tikan Yuddy Crishnandi. Posisi Rini So­emarno juga bergeser dari Menteri BUMN menjadi Menteri Perhubungan menggan­tikan Ignasius Jonan. Sementara Menteri BUMN akan diisi oleh Budi Karya Sumadi (Presdir Angkasa Pura II).

Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masih dijabat Siti Nur­baya. Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifudin, Menteri Kebudayaan dan Pen­didikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Menteri Pemuda dan Olahraga, Maruarar Sirait; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar. Pos baru juga ditempati oleh Teten Masduki, yang mengisi kursi Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Nasional menggantikan Ferry Mursyidan Mbaldan. Untuk posisi Juru Bicara akan diisi Johan Budi SP (mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi). Yang juga mengagetkan adalah posisi Susi Pudjiastuti yang diganti Yorris Raweyai, menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain kursi menteri, bocoran ini menye­butkan Jaksa Agung Arminsyah (Jampid­sus) menggantikan HM Prasetyo.

BACA JUGA :  Menu Sahur dengan Sambal Goreng Tahu dan Krecek yang Pedas dan Gurih Bikin Nagih

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Istana Kepres­idenan. Kabar beredarnya nama-nama baru Kabinet Kerja ini juga berbarengan dengan kunjungan Megawati Soekarno Putri, yang sowan ke Istana Presidenan menemui Jokowi.

Dalam beberapa pertemuan dengan wartawan, Jokowi selalu menegaskan, dirinya meminta semua pihak tidak men­diktenya soal waktu atau siapa saja yang akan diganti di Kabinet Kerja. “Saya ulangi lagi, reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Jangan ikut-ikut mendorong-dorong, dikte-dikte, desak-desak. Itu hak prerogatif presiden,” kata Jokowi.

Informasi mengenai reshuffle Kabi­net Kerja yang kedua berembus pada pertengahan Desember lalu. Saat itu, Ketua Partai Amanat Nasional Azis Sub­ekti memberikan pernyataan bahwa partainya diberikan jatah dua kursi men­teri oleh Istana. PAN sebelumnya sudah menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah.

Pernyataan ini kemudian diralatnya dan dibantah sejumlah petinggi PAN. Bah­kan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan men­egaskan, partainya tidak pernah mencam­puri urusan perombakan kabinet.

Desakan juga muncul dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Dia meminta Jokowi merombak kabinet karena pemerintah saat ini mem­butuhkan sosok menteri yang bisa bekerja efektif dan loyal kepada presiden.

Santer pula kabar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pemenang Pemilu 2014 dan pengusung utama Jokowi-Jusuf Kalla, kembali mendesak Presiden Jokowi agar mencopot Menteri BUMN Rini So­emarno. Kabar ini memunculkan speku­lasi bahwa Rini hanya akan bergeser ke kementerian lain karena Jokowi tak ada masalah dengan kinerja Rini.

Di tengah isu perombakan kabinet ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mempublikasikan laporan akuntabilitas kin­erja instansi pemerintah dan kementerian. Laporan yang memuat penilaian sejumlah menteri Kabinet Kerja itu dianggap sarat kepentingan politik karena dimunculkan di tengah wacana perombakan kabinet.

BACA JUGA :  Libur Lebaran 2024 di Bogor Aja, Sahira Hotel Siapkan Promo Spesial Plus Tiket Rekreasi

Yuddy, juga politikus Partai Hati Nura­ni Rakyat, menilai kinerja kementerian yang sebagian dipimpin kader-kader par­tai lainnya. Evaluasi Yuddy pun diperso­alkan oleh sejumlah menteri dalam rapat kabinet pada 27 Desember silam. Sejum­lah menteri mengaku tak ada koordinasi selama evaluasi dan tak mengetahui apa kriteria penilaiannya.

Dikonfirmasi via whatsap oleh BOGOR TODAY mengenai posisi kabinet baru ini, Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, me­nampik. Ia mengatakan pemerintah tidak pernah menindaklanjuti penyebar rumor. “Istana tidak tergantung kepada rumor, karena Istana yang memutuskan. Kalau sia­pa yang menyebarkan rumor, itu tidak pent­ing. Nanti saya kasih kabar kalau sudah final Mas,” katanya, Jumat (8/1/2016) petang.

Pramono menuturkan biasanya pe­nyebar rumor perombakan kabinet adalah pihak-pihak yang berharap menjadi men­teri, tetapi tidak tercapai. “Ya, Mas tau­lah. Wayah-wayah koyo ngene, akeh sing njikuk iwak neng kolam buthek, he he he (Waktu begini banyak orang ambil ikan di air yang keruh),” timpal Pramono, sembari bercanda.

Seperti diketahui, sebelumnya beredar isu perombakan kabinet, termasuk reposisi Luhut Panjaitan yang saat ini menjabat seb­agai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hu­kum, dan Keamanan menjadi Menteri Utama.

Sebelumnya, Ari Dwipayana, Tim Ko­munikasi Presiden, mengatakan saat ini istilah Menteri Utama tidak dikenal dalam Undang-Undang (UU) No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Hal tersebut menjadi alasan utama kenapa hingga kini Presiden belum berminat untuk mengangkat Menteri Utama. “Tidak ada . Itu dapat dilihat sendiri dalam UU Kementerian Negara yang tidak ada istilah Menteri Utama, dan Presiden harus menjalankan UU,” katanya di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin.

Ari menuturkan, selama ini Presiden memang melakukan evaluasi terhadap kin­erja para menterinya. Evaluasi tersebut di­lakukan untuk mengetahui seberapa efektif program kerja yang direncanakan berjalan.

Menurutnya, evaluasi yang dilaku­kan Presiden tidak semata-mata dilaku­kan untuk mengganti menterinya, tetapi salah satu upaya untuk membuat kinerja pemerintahan lebih baik dan efektif. (*)

============================================================
============================================================
============================================================