279606_kepala-badan-pusat-statistik--bps---suryamin_663_382JAKARTA, TODAY — Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka penduduk miskin Indonesia. Hingga akhir 2015, jumlah pen­duduk miskin Indonesia 28,51 juta jiwa. Angka ini naik 2,7% daripada jumlah penduduk miskin (year on year) pada De­sember 2014 yang sebanyak 27,73 juta jiwa.

“Akhir tahun 2014, bila kita bandingkan akhir tahun 2015 ma­sih naik. Kenaikan ada 0,78 juta orang,” Kata Kepala BPS, Suryamin, saat jumpa pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (4/1/2016).

Kenaikan angka kemiskinan, dipicu lang­kah pemerintah menaik­kan harga BBM pada No­vember 2014. Kenaikan harga ini berkontribusi mengerek angka kemiskinan. Belum lagi, adanya pengaruh perlambatan ekonomi. “BBM pada bulan November 2014 ada kenaikan. Kenaikan harga BBM diikuti kenaikan harga komo­ditas pangan yang bisa menaikkan garis kemiskinan,” sebutnya.

Bila dilihat pesebaran pen­duduk miskin di desa dan kota, kon­tribusi penduduk miskin di desa pada September 2015 sebanyak 17,89 juta, sedangkan penduduk miskin di kota sebesar 10,62 juta orang.

Menurut pesebaran pulau, Jawa masih me­nyumbang angka kemiskinan terbesar yakni 15,31 juta jiwa, sedangkan Kalimantan menyum­bang angka kemiskinan terendah 0,99 juta jiwa. “Terbanyak di Jawa karena penduduk paling banyak,” tambahnya.

Penduduk miskin adalah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan perhitungan BPS, pada periode Maret-Septem­ber 2015, garis kemiskinan naik 4,24%, yaitu dari Rp 330,776 per kapita per bulan di Maret 2015, menjadi Rp 344.809 per kapita per bulan di Sep­tember 2015.

Sementara pada periode September 2014-September 2015, garis kemiskinan naik 10,4%, dari Rp 312.328 per kapita per bulan di September 2014 menjadi Rp 344.809 per kapita per bulan di September 2015.

Kondisi ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram. Mantan Walikota Solo itu men­gawali sidang kabinet paripurna di awal tahun dengan mimik serius. Jokowi menargetkan ta­hun ini menjadi tahun percepatan kerja dan ti­dak ada waktu untuk bersantai.

Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, membacakan hasil sidang kabi­net paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2016).

“Intinya bahwa seluruh K/L (Kementerian/Lembaga) oleh Presiden sama sekali tidak diberi­kan waktu untuk berleha-leha. Tahun ini oleh Presiden sebutkan sebagai tahun percepatan kerja. Karena Presiden masih merasa ada beber­apa bagian wilayah K/L yang masih bekerja den­gan speed (kecepatan) yang kurang,” jelasnya.

Pramono menyebutkan, Jokowi ingin per­tumbuhan ekonomi tahun depan jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Dalam APBN 2016, tar­get pertumbuhan ekonomi yang dipatok adalah 5,3%, atau lebih tingi dari perkiraan realisasi ta­hun ini yang sekitar 4,7-4,8%.

“Tahun percepatan kerja ini menjadi tidak lagi tahun, ayo kerja, tapi sudah ada penekanan untuk mempercepat pekerjaan. Karena beliau menginginkan pertumbuhan ekonomi pada 2016 ini harus jauh lebih baik dibandingkan 2015 lalu,” kata Pramono.

Di samping itu, pada periode ini juga seka­ligus dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sehingga tidak banyak pilihan selain ikut berkompetisi dengan negara-negara kawasan. “Ini menjadi dasar fondasi untuk perekonomian kita pada 2016-2017 diharapkan menjadi lebih baik. Dan Presiden selalu menekankan karena ini tahun kompetisi, apalagi sudah MEA, tidak ada pilihan bangsa Indonesia harus siap dan pas­ti siap,” tandasnya.

(Yuska Apitya Aji)