terorisBOGOR, TODAY – Wali Kota Bo­gor, Bima Arya Sugiarto menegas­kan wilayah kekuasaannya bebas dari aktivitas kelompok radikal ataupun pelaku teror. Ia justru menuding Kabupaten Bogor lah yang dipenuhi kelompok radikal.

“Mereka tidak ada di kota, tapi di perbatasan kota yang masuk wilayah kabupaten. Wilayah ka­bupaten memang rawan menjadi sarang kelompok radikal,” ujar Bima, Selasa (19/1/2016).

Kabupaten Bogor, kata Bima, tidak bebas dari orang-orang yang mengaku sebagai nabi ataupun ti­tisan malaikat. Namun, beberapa di antara orang tersebut telah dipi­danakan karena terbukti melaku­kan penistaan agama.

“Sebelumnya, sudah ada yang diproses seperti Lia Eden yang masuk penistaan keyaki­nan. Lokasinya kebanyakan di kabupaten,” ucapnya. Setelah aksi teror pecah di Jakarta, Kamis (14/1/2016) lalu, Bima mengaku telah berkoordinasi secara intensif dengan Kepoli­sian Resor Kota Bogor dan ja­jaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida).

BACA JUGA :  Tega! Kakek Bejat Perkosa Keponakan Berusia 11 Tahun di Taput

Pengamanan dua objek vital yang berada di Kota Bogor, yaitu Istana Bogor dan Kebun Raya Bo­gor juga diperketat. Untuk men­gantisipasi munculnya gerakan radikal di kotanya, Bima berkata, ia telah membangun jaringan dengan para pejabat di tingkat kelurahan dan kecamatan. De­teksi dini terhadap indikasi ger­akan radikal merupakan tujuan koordinasi tersebut.

Sabtu (16/1/2016) lalu, Gegana Brimob Polda Jawa Barat meng­geledah sebuah rumah yang ditempati SN alias Afif, terduga pelaku teror Jakarta, di Gang Mas­jid, Kampung Sukamanah, Desa Tamansari, Kecamatan Taman­sari, Kabupaten Bogor.

BACA JUGA :  Ngaku Guru Agama, Pria Makassar Nyamar Pakai Cadar Berbaur dengan Akhwat di Masjid

Setelah kejadian bom Tham­rin, timbul solidaritas dan ger­akan #KamiTidakTakut mendu­nia di media social, membuat dunia salut terhadap keberani­an masyarakat Indonesia. Ger­akan #KamiTidakTakut harus jadi dukungan nyata pencega­han terorisme yang dilakukan oleh pemerintah.

“Ketidaktakutan masyarakat terhadap aksi teror kita pandang sebagai hal positif. Ini jadi modal dasar kuat untuk mendukung pemberantasan terorisme terha­dap kelompok-radikal tertentu. Tantangannya, jajaran pemer­intahan bisa mengubah keti­daktakutan itu menjadi sebuah dukungan nyata terhadap keg­iatan pencegahan maupun pen­indakan terorisme di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentu berperan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani di Jakarta.

(Yuska Apitya)

============================================================
============================================================
============================================================