Kehadiran Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dalam peresmian kantor DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Bogor, mengundang kecaman dari perhimpunan ormas di Kota Bogor.
Oleh : Abdul Kadir Basalamah
[email protected]
25 Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Gerakan Rakyat UnÂtuk Pancasila (GRUP) mengÂgelar Press Confrence di Jalan Kapten Muslihat, Taman Topi, Kota Bogor kemarin.
Dengan hadirnya Bima dalam acara peresmian kantor HTI, GRUP menilai Bima telah mendukung orÂganisasi yang notabene anti PanÂcasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Rahmat Imron Hidayat, Ketua GP Ansor Kota Bogor sebagai perÂwakilan dari GRUP, mengatakan, bahwa GRUP kecewa dengan Bima Arya yang meresmikan kantor HTI. Menurutnya, HTI cenderung tidak toleransi terhadap pemeluk agama lain, hal ini disebutnya akan memÂbahayakan kesatuan NKRI. “WalikoÂta telah melanggar sumpah jabatan dengan meresmikan kantor HTI, melanggar cita-cita Ir. Soekarno dan telah melanggar kesepakatan alim ulama terdahulu yang meÂnyatakan NKRI sudah final,†kata dia, kemarin.
Romi mewakili GRUP menamÂbahkan, menuntut Walikota Bogor untuk segera mencabut peresmian sekretariat HTI dan tidak mengizÂinkan HTI berkembang di Kota BoÂgor. GRUP juga menuntut Walikota Bogor menyampaikan hal itu secara terbuka dimedia cetak maupun eleÂktronik, selain itu kata Romi, GRUP akan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor untuk menggunakan Hak Angket karena Kepala Daerah telah melangÂgar konstitusi.
“Kita akan membuktikan kepada masyarakat bahwa kami bertekad mempertahankan NKRI sampai mati,†ujar Romi.
Menurut Romi, GRUP mengangÂgap konsep negara khilafah tidak mempunyai landasan dalam Islam melainkan bersifat histroris, sehingÂga model kekhilafahan yang diusung HTI bertentangan dengan perspektif NKRI. “Semenjak ditetapkan sebagai NKRI, tidak ada lagi pejuang-pejuang yang sepakat dengan konsep Negara Khalifah,†tambah Romi.
Selain itu, menurut Romi, perÂmufakatan dalam merumuskan benÂtuk NKRI dengan landasan Pancasila sebagai filsafah dan idiologi bangsa merupakan ijtihat para pendiri bangÂsa Indonesia termasuk umat Islam.
“NKRI mengikat bagi seluruh elÂemen bangsa yang terdiri dari berbÂagai suku, ras, agama sebagaimana sabda Rasulullah SAW,†pungkasnya.
Sekedar Informasi, 25 Organisasi yang tergabung dalam GRUP, yakni GP Ansor, KNPI, FMB, KPTB, IPNU-IPPNU, YSK, ProDem, HMI MPO, MaÂpancas, KRM, Pagar Kuwangi, GMNI Bogor Raya, PMII Pakuan, BEM FH Unida, BTW, FMKI, AMII dan FAM IPB.
Sementara mengenai hal ini, Wali Kota Bogor, Bima Arya membantah kehadirannya dalam acara peresÂmian kantor organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kota Bogor sebÂagai dukungannya. Bima mengaku tidak sependapat dengan HTI. “Saya berbeda pendapat dengan kawan-kawan Hizbut Tahrir Indonesia, terÂmasuk soal Khilafah serta cara panÂdang terhadap agama dan negara,” kata Bima, Kamis (11/2).
Kedatangannya di sana, menuÂrutnya, hanya sekedar mengayomi dan merawat silaturahmi. Bagi Bima, perbedaan keyakinan, agama, cara pandang, politik tak boleh jadi hamÂbatan untuk silaturahmi.
Ada beberapa hal yang Bima angÂgap tidak sesuai dengan pemahamanÂnya. “Saya banyak tidak sependapat dengan konsep manifesto Khilafah Hizbut Tahrir,” kata Bima.
Menurut dia, ketidak sepahaÂmannya itu ia sampaikan juga saat menghadiri peresmian kantor HTI. Bima mengungkapkan, hal tersebut ia sampaikan secara terbuka di hadaÂpan orang banyak dalam acara HizÂbut Tahrir pada 8 Februari 2016.
(Yuska)
