Ada Lapak Narkoba di Komplek Kostrad

SATUAN Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) TNI Angkatan Darat berhasil menggrebeg pesta narkoba di komplek Perumahan Kostrad, Jalan Darma Putra 3 Tanah Kusir, Jakarta Selatan. 33 orang berhasil diciduk berstatus sebagai anggota TNI aktif, Polri aktif, DPR RI aktif, dan seorang warga sipil.

YUSKA APITYA AJI ISWANTO
[email protected]

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti men­gatakan, total seluruhnya ada 33 orang dari TNI, Polri dan DPR yang ditahan terkait peng­gerebakan itu. “Tadi dilaporkan oleh Panglima TNI, ada perkembangan, Yang TNI 19 personel, Polri 5, sipil dan anggota DPR ada 9,” kata Badrodin Haiti, saat menggelar konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2016).

 Terpisah, Kepala BNN Komjen Budi Waseso, membenarkan adanya keter­libatan politikus PPP Fanny Safriansyah atau Ivan Haz, yang juga anggota DPR RI, dengan penggerebekan kasus narkoba oleh Kostrad. Menurut Buwas, kasus nar­koba Ivan Haz telah dilimpahkan ke ke­polisian, bukan ke BNN. “Sekarang kan ditangani Mabes Polri. Ditangani direktur 4 Bareskrim. Kita ikuti saja perkemban­gannya,” kata Buwas di Istana Negara, Jl Veteran, Jakpus, Rabu (24/2/2016).

Buwas menjelaskan, tidak ada arahan khusus sehingga kasus Ivan Haz dilimpah­kan ke kepolisian. “Saya kira semua tidak ada arahan khusus, semua pelaku-pelaku pelanggaran akan ditangani secara profe­sional. Tentunya kalau itu terbukti kan ada dari internalnya, masalah kode etik dan aturan-aturan yang mengikat. Secara hu­kum ya saya kira berlaku sama,” jelas Bu­was.

Pengacara Ivan Haz, Tito Hananta yang dikonfirmasi soal penangkapan ini belum memberikan komentar. Tito mengaku ma­sih berkoordinasi dengan keluarga Ivan, juga dengan BNN dan Kostrad.

Sementara itu, Aparat Subdit Renakta Dit Reskrimum Polda Metro Jaya menjad­walkan pemanggilan kedua, Fanny Safrian­syah, alias Ivan Haz politisi PPP, pada Senin (29/2/2016) mendatang. Penyidik memer­iksa Ivan Haz sebagai tersangka kasus pen­ganiayaan pembantu rumah tangga (PRT) berinisial T.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Krishna Murti men­gaku sudah berbicara dengan Intel Kostrad untuk memeriksa Ivan Haz.

Krishna berkomunikasi dengan Intel Kostrad karena posisi Ivan Haz sedang dalam pemeriksaan Kostrad terkait dugaan narkoba. “Saya sudah berbicara dengan In­tel Kostrad, tetapi nanti apa yang mereka dapat itu dikirimkan ke kami. Kami ada pe­nyidikan yang bersangkutan,” tutur Krishna, Rabu (24/2/2016).

“Penyidikan terhadap yang bersang­kutan itu ada tambahan informasi institusi lain, nanti kami akan menjadi salah satu dasar untuk melakukan tindakan seperlu­nya,” katanya. Krishna masih menunggu surat dari Kostrad untuk pemeriksaan Ivan Haz. “Saya ini belum dapat suratnya,” tam­bahnya.

Jokowi Marah Besar

Kasus pesta narkoba di Perumahan Kostrad ini membuat Presiden Joko Wido­do (Jokowi) murka. Orang nomor satu di Indonesia itu langsung menggelar rapat terbatas membahas soal pemberantasan narkoba. Jokowi ingin pemberantasan nar­koba bisa dilakukan lebih gencar. “Saya in­gin ada langkah pemberantasan narkoba yang lebih gencar, lebih berani, lebih gila lagi, yang lebih komprehensif dan terpadu,” kata Jokowi saat membuat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2016).

Untuk itu, Jokowi ingin semua lembaga dan kementerian bersinergi untuk mem­berantas peredaran dan penyalakhgunaan narkoba. Karena, lanjut Jokowi, masalah narkoba menjadi rangking pertama yang harus diselesaikan. “Saya ingin semua ke­menterian dan lembaga menghilangkan ego sektoral. Karena ini adalah rangking pertama masalah besar kita. Semua harus bersinergi bersama mulai BNN, Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Kominfo, Kemenkes, Kemensos, semuanya betul-betul melakukan langkah yang terpadu. Betul-betul bukan hanya menyatakan per­ang terhadap narkoba, tapi juga dari segi hukum yang betul-betul tegas. Karena narkoba ini sudah masuk ke mana-mana,” tegas Jokowi. “Tutup semua celah nar­koba, pintu-pintu masuk narkoba, mulai dari pelabuhan-pelabuhan. Dan gencarkan kembali kampanye bahaya narkoba,” tam­bah Jokowi.

Hadir dalam rapat ini Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurman­tyo, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso, Menpora Imam Nahrawi, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Khofifah In­dar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila F Moelok, Menteri Sekretaris Negara Pratik­no, Menkominfo Rudiantara dan sejumlah menteri lainnya.

Jokowi juga menegaskan, negara ber­perang terhadap narkoba. Untuk mem­perkuat pasukan ‘tempur’ memberantas narkoba, Jokowi meminta agar pasukan K9 yang dilengkapi dengan anjing pelacak diperkuat. “Presiden sampaikan bahwa pertempuran ini harus besar dan tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku yang me­nyebabkan dampak yang cukup luas bagi generasi kita. Pada saat ini dan mendatang. Tadi juga Kepala BNN sudah laporkan se­cara keseluruhan demikian juga Kapolri, dari tahun ke tahun peningkatan pengguna dan bandar, dan pelaku dalam jumlah besar yang memasukan narkoba ke Indonesia, ra­ta-rata 13 persen,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas terkait pemberantasan narkoba di Kantor Pres­iden, Rabu (24/2/2016).

Dalam rapat tersebut, Kepala BNN Komjen (Pol) Budi Waseso mengusulkan agar BNN diperkuat dengan pasukan K9 yang merupakan pasukan khusus bersen­jata dan dilengkapi dengan anjing pelacak. Pembentukan pasukan di BNN mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. “Presiden juga meminta sesuai usulan BNN untuk pa­sukan K9 atau anjing-anjing yang mengen­dus, mengetahui narkoba untuk dipersiap­kan dalam jumlah yang cukup signifikan, sehingga bisa membantu pemberantasan narkoba,” kata Pramono.

Sementara itu, Budi Waseso men­gatakan, saat ini BNN sedang melakukan penyeleksian anjing-anjing untuk pasukan K9. Pihaknya membutuhkan sekitar 50 anjing pelacak. Menurut Komjen Buwas, seleksi anjing-anjing untuk pasukan K9 ti­dak mudah. “Untuk anjing-anjing pasukan K9, ada 2 negara yang melatih dan meny­iapkan jenis rasnya khusus untuk narkoti­kan, yakni dari Belanda dan Jerman. Untuk seleksi ini tidak mudah, karena kemarin BNN membutuhkan 50 ekor. Dari 112 yang ditawarkan, yang terseleksi hanya 9 ekor. Itu baru terseleksi, belum dilatih. Harapan kita 50 ekor. Karena harus dilatih, dan juga termasuk pawangnya. Untuk 1 ekor anjing diawaki 2 orang pawang. Itu standarnya,” kata Buwas. (*)