Untitled-14BANTUAN bibit ikan mas dan hortikultura bagi 200-an eks gurandil di Kecamatan Nanggung, dinilai Bupati Bogor, Nurhayanti tidak cukup untuk menghapuskan hasil menggiurkan yang bisa didapat dari menambang emas secara ilegal namun berbahaya.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Menurutnya, bantuan itu ha­rus terpisah dari program Corpo­rate Social Re­sponsibility (CSR) dari PT Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor.

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor itu mengaku akan terus menginter­vensi Antam untuk membeda­kan bantuan dan CSR.

“Tentu tidak bisa hanya sampai disitu. Kami sebagai pemerintah daerah mengiter­vensi mereka untuk menjamin kelangsungan hidup dan mata pencaharian masyarakat Nang­gung. Tapi CSR dan bantuan seperti yang sudah diberikan itu berbeda. Jangan disamakan,” ujarnya kepada Bogor Today, Kamis (4/2/2016).

Ia menambahkan, pro­gram alih profesi telah diran­cang Pemkab Bogor bersama PT Antam, yang meliputi pertukangan, perikanan dan peternakan. Anggarannya pun berasal dari APBD dan buka dari Antam.

BACA JUGA :  Warga Desa Cemplang Bogor Diteror Maling, Satu Bulan 5 Kali Aksi Pencurian

“Kan yang dibantu alih pro­fesi itu bagi yang memiliki KTP Kabupaten Bogor, khususnya Nanggung. Ingat, anggarannya dari APBD. Bukan dari Antam. Jadi kalau CSR, urusannya lain lagi,” cetusnya.

Ungkapan Nurhayanti mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD, Saptari­yani yang meminta program alih profesi bagi para mantan gurandil tidak menggunakan program CSR.

“Harus terpisah antara pro­gram CSR dan alih profesi. Kalau merujuk pada undang-undang, CSR harus dialokasikan untuk pembangunan dan pemberday­aan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan,” kata Sapta.

Bahkan, kini DPRD Kabu­paten Bogor tengah bersiap membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas permasalahan seputar Antam. Khususnya soal transparansi produksi emas. Karena me­nyangkut kepentingan warag Bumi Tegar Beriman.

BACA JUGA :  Peringati Hari Kartini, Pemkab Bogor Hadirkan Layanan KB Serentak di 40 Kecamatan se-Kabupaten Bogor

“Pansus itu bertujuan baik kok. Persoalan paling krusial menurut kami itu soal transpar­ansi produksi emas. Karena ini menyangkut kepentingan Kabu­paten Bogor lewat royalti yang harus diberikan perusahaan. Ka­lau produksi meningkat, royalti juga harusnya mengikuti dong,” kata Iwan.

Politisi Gerindra ini menam­bahkan, peneriban gurandil yang selama puluhan tahun menanbang emas di areal An­tam sudah ditertibkan.

“Nah, jika produksinya tetap, ini yang harus dipertanyakan. Makanya pansus diperlukan un­tuk investigasi,” tegasnya.

Iwan pun heran dengan fakta bahwa wilayah Keca­matan Nanggung memiliki an­gka kemiskinan cukup tinggi. Pasalnya, disana ada perusa­haan tambang emas yang se­harusnya bisa menjamin kese­jahteraan masyarakat disana.

Ini suatu keanehan yang san­gat luar biasa. Dari data yang kami terima, angka kemiskinan di Nanggung ini menempati uru­tan kelima dari 40 kecamatan,” ungkapnya.

============================================================
============================================================
============================================================