BOGOR TODAYÂ – Menjelang Pasar Bebas ASEAN (MEA), Pengusaha Jasa Kontruksi rupanya kesulitan untuk bersaing mengerÂjakan proyek-proyek kakap di Tanah PaÂsundan, Jawa Barat, namun persepsi itu berbanding terbalik dengan Kota Bogor.
Cecep Zakaria, Ketua Unit Layanan PenÂgadaan (ULP) Kota Bogor, angkat bicara. Menurutnya, kontraktor asing dipastikan tidak mau untuk mendaftar pengadaan lelang kontruksi bangunan kelas kakap di wilayah Kota Bogor.
Menurutnya, pengadaan lelang masih akan dominan dihinggapi kontraktor-kontraktor lokal. Hal ini bukanlah tanpa alasan, menurut Cecep sapaan akrabnya, Pengusaha Jasa Kontraktor Asing akan keÂsulitan apabila mendaftar lelang di Kota Bogor, karena biaya operasional yang mampu diberikan Pemerintah Kota (PemÂkot) Bogor hanya sebesar Rp 2 miliar, seÂdangkan biaya operasional yang dibutuhÂkan oleh Pengusaha Jasa Kontraktor Asing bisa menyentuh angka Rp 8 miliar.
“Saya tidak punya kapasitas apaÂpun dalam hal ini, tetapi Pengusaha Jasa Kontraktor Asing tidak pernah ada yang mendaftar di ULP Kota Bogor, hal ini disebabkan mereka akan mengalami kerugian dengan biaya operasional yang tinggi,†kata Cecep saat ditemui BOGOR TODAY kemarin.
Cecep menambahkan, tidak ada sejaÂrah Pengusaha Jasa Kontraktor Asing yang mendaftar dalam proyek-proyek pembanÂgunan di Kota Bogor. Pihaknya memang sering menyeleksi Perusahaan Kontraktor untuk pelelangan tender pembangunan di Kota Bogor, namun tidak pernah ada Pengusaha Jasa Kontraktor Asing yang mendaftarkan diri.
“Selama ini 100 persen Jasa Kontruksi berasal dari lokal, karena pembangunan proyek kelas atas di Kota Bogor jarang terjadi, sehingga kami dominan mengguÂnakan kontrakor lokal,†terangnya.
Data dihimpun, diketahui di Jawa Barat dari delapan ribu Pengusaha Jasa KontrakÂtor, hanya 33 yang masuk kualifikasi skala besar. Menurut Cecep, hal tersebut tidak akan berpengaruh di Kota Bogor, karena sebagian besar proyek-proyek yang dikerÂjakaan Pemkot Bogor merupakan proyek yang bernilai relatif kecil.
Menurut Cecep, pembangunan-pembangunan sekelas Light Rail Transit (LRT) yang akan dibangun di area Kota Bogor merupakan hasil tender dari Pemerintah Pusat, bukan berasal dari Pemerintah Kota, sehingÂga pihaknya membantah Pengusaha Jasa Kontruksi Asing pernah lolos dan memenangkan tender pembangunan kontruksi di Kota Bogor.
“Sebagai contoh, LRT menggunakan APBN dan yang memilih kontraktornya keÂwenangan Pemerintah Pusat, sedangkan pembangunan di Kota Bogor menggunakÂan APBD dan relatif dengan anggaran yang berskala kecil,†tambah Cecep.
Menurut Cecep, lonjakan jumlah PenÂgusaha Jasa Kontraktor Asing disebabÂkan kurangnya pelatihan yang diberikan Dinas Pengawasan Pembangunan dan Pemukiman (Dinwasbangkim) sekitar kepada para Pengusaha-pengusaha Jasa Kontraktor Lokal.
“Pelatihan bukan tugas ULP, melainkan tugas Dinwasbangkim. Menjelang Pasar Bebas ASEAN (MEA) Dinwasbangkim perlu memÂberikan pelatihan optimal kepada Pengusaha lokal agar mampu menyaingi Kontraktor Asing yang memang lebih profesional,†pungkasnya.
(Abdul Kadir Basalamah)
