baranang1Walikota Bo­gor, Bima Arya men­gatakan bahwa posi­si Suharto sebagai Direktur Per­encanaan dan Pembangunan Transportasi Jabodetabek, Ke­mentrian Perhubungan meru­pakan tempat yang mampu menentukan pengembangan transportasi seJabodetabek.

“Iya, posisi pak Harto ten­tunya sangat menentukan un­tuk konsep pengembangan transportasi seJabodetabek,” singkat Bima saat ditemui BO­GOR TODAY pada konfrensi pers CGM di Hotel 101 yang terletak di Jalan Surya Kencana Nomor 179-181, Kecamatan Bo­gor Tengah, Kota Bogor, Jumat (19/02/2016).

Bima mengatakan, Suharto telah menyatakan kesiapannya untuk memperhatikan segala kebutuhan di Kota Bogor. Pem­kot Bogor memang digadang-gadang sedang menyiapkan surat resmi untuk Mantan Ke­pala Bappeda Kota Bogor itu terkait dengan pembangunan LRT yang mendapat penolakan dari Bima Arya selaku Walikota Bogor. “Pak Harto pun siap un­tuk memperhatikan apa yang dibutuhkan Kota Bogor,” tam­bah Bima.

Ditanyakan mengenai surat resmi, Bima mengaku Pemkot Bogor belum memberikan­nya kepada Suharto. “Sesegera mungkin kita sampaikan, min­ggu depan akan coba kita sam­paikan soal LRT, Baranangsiang. Konsep pembangunan Kota Bo­gor arahnya kemana biar Suhar­to yang menyampaikan di forum rapat,” pungkasnya.

Sebelumnya, kebijakan Presiden Joko Widodo yang ter­tuang dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepa­tan LRT Terintegrasi Wilayah Penyangga Ibu Kota itu, ber­tentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Tata Kota dalam mengatasi kemacetan di pusat Kota Bogor.

Baca Juga :  Merekam Jejak Ciliwung Bersama Bogor Sketcher

“Ketika saya lihat presentasi awal proyek itu, saya langsung terpikir jiks proyek ini berten­tangan dengan RTRW dan Tata Kota kita, yang kaitannya erat dengan pengurangan beban di tengah kota,” kata Bima.

Bima mengaku sempat men­gusulkan memindahkan rute LRT Cibubur-Bogor itu ke Ta­nah Baru, yang jauh dari pusat kota. “Saat itu juga saya spon­tan mengusulkan (memindah) ke Tanah Baru saja. Tapi per­soalannya, Perpres ini harus di­ubah. Karena dalam peraturan itu bukan ke Tanah Baru, tapi ke Baranangsiang. Kemudian, jika ke Tanah Baru, kita harus bekerja keras untuk menyiap­kan backup sistem. Jangan sampai nanti LRT masuk, tapi orang susah ke situ,” tukasnya.

Ingin lebih mudah, kata dia, jika memang proyek LRT ini akan masuk Kota Bogor pada Juni 2018, harus menyediakan infrastruktur atau backup sistem.

“Di sisi lain, ini bertentan­gan dengan niat kita mengge­ser ke pinggir. Memang backup sistem lebih mudah di Baranan­gsiang, tapi saya khawatir agak panjang lagi prosesnya kalau kita tarik ke pinggir, akhirnya ada opsi, keduanya saja (Tanah Baru-Baranangsiang),” tam­bahnya.

Baca Juga :  Pengurus PWI Sowan ke DPRD Kota Bogor

Kajian ulang pun perlu di­lakukan jika merujuk pada opsi tersebut. “Ya, karena mobilitas warga antara Tanah Baru-Baranangsiang, akan ada stasiun-stasiun yang menjadi daya tarik orang di situ untuk berwirausaha. Kemudian tinggi tiang pancang rel LRT itu 35 meter, sedangkan Tugu Kujang sendiri 25 meter. Mau dibuat kamuflase apapun, saya tidak bisa membayangkan tiang pan­cang LRT itu mengganggu es­tetika Tugu Kujang, makanya saya tidak setuju,” ungkapnya.

“Jadi nantinya, LRT yang melintas melalui Tol Jagorawi itu diupayakan tidak berakhir di Baranangsiang. Kita sudah koordinasi dengan Kementeri­an Perhubungan soal peminda­han rencana stasiun LRT di Ba­ranangsiang ke Kedunghlang. Sehingga, LRT masuk melalui Sentul City ke Tanah Baru dan ke Kedunghalang,” tambah Su­harto.

Untuk melayani masyara­kat yang ada di pusat kota atau Baranangsiang, pihaknya mengusulkan menyelenggara­kan angkutan massal sejenis kereta trem. “Nantinya, untuk menuju ke Baranangsiang akan dilanjutkan dengan menggu­nakan trem. Pemindahan Sta­siun Baranangsiang ke Kedung­halang/Tanah Baru ini, sudah berdasarkan kajian yang dis­etujui Wali Kota,” pungkasnya.

(Abdul Kadir Basalamah)