Kontroversi seputar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sebagai dampak pelemahan ekonomi, kian meruyak. Pemerintah tak ingin ada PHK massal. Tetapi dunia usaha tak kuat lagi menahan beban biaya gaji di tengah pelemahan ekonomi.
Oleh : Alfian Mujani
[email protected]
Untuk menyamakan sudut pandang mengenai PHK ini, Kementerian KeÂtenagakerjaan (KemenaÂker) telah memanggil sejumlah peruÂsahaan yang mengalami masalah dan berencana melakukan PHK besar-besaran terhadap pekerjanya.
Kepada sejumlah perusahaan tersebut, dijelaskan bahwa sejatinya pemerintah tak menghendaki adanya PHK dan menyarankan agar dilakuÂkan langkah-langkah efisiensi untuk menyelamatkan para pekerja. “Kita langsung melakukan klarifikasi terÂhadap perusahaan-perusahaan yang berencana melakukan PHK. Kita terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya PHK terÂhadap para pekerja,†Kata Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Kemenaker, Sahat Sinurat, Rabu (10/2/2016).
Untuk menangani masalah ini, Kemenaker telah menurunkan tim khusus untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap sejumlah perusahaan di antaranya adalah PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), PT Panasonic, PT Toshiba, dan Ford MoÂtor Indonesia.
Menurut Sahat, saat diminta klarifikasi, PT CPI menyatakan melakukan efisiensi karena harga minyak dunia mengalami penuÂrunan. Efisiensi dilakukan dengan pengurangan Tenaga Kerja Asing (TKA), tak merekrut lagi TKA, dan kontrak kerja TKA tak diperpanÂjang. Namun, langkah efisiensi tersebut, belum bisa membuat PT CPI mampu bertahan.
Akhirnya, perusahaan kembali melakukan efisiensi terhadap karyÂawan dengan melakukan program penawaran pengunduran diri secara sukarela. Rencananya, yang memÂperoleh PHK sebanyak 25% dari jumÂlah tenaga kerja sekitar 1.700 orang.
“Itu pengusaha bukan mem-PHK, tapi pekerja yang mengambil langÂkah mengundurkan diri karena ada penawaran menarik berupa skema yang ditawarkan perusahaan,†kata Sahat.
Terkait hal tersebut, Sahat menÂgatakan, Kemenaker meminta manaÂjemen CPI dengan Kementerian ESDM agar menyelesaikan secara musyawarah atau perundingan seÂcara mufakat. “Jadi Kemenaker dan Kementerian ESDM telah meminta agar CPI menyelesaikan masalah secara musyawarah mufakat,†kata Sahat.
Sementara menyinggung soal Ford Motor Indonesia yang akan melakukan PHK, Sahat mengaku, piÂhaknya sudah melakukan koordinasi terhadap pihak Ford, untuk mengeÂtahui apa persoalannya seraya meyaÂkinkan agar menyelesaikan masalah secara mufakat.
“Jadi diakibatkan turunnya penÂjualan mobil. Yang dihentikan impor, penjualan, penutupan dealer mobilÂnya. Karyawan Ford di Indonesia cuma 35 tenaga kerja. Yang banyak karyawan dealer nya,†ujarnya.
Menyangkut PT Toshiba yang akan melakukan PHK karena adanya pergantian kepemilikan, sehingga melakukan efisiensi 360 orang, KeÂmenaker menyebut karyawan dan perusahaan sedang melakukan peÂrundingan bipartit. “Bagaimana prosesnya, kami menyarankan agar musyawarah mufakat. Saat ini tenÂgah dilakukan perundingan secara bipartit dengan serikat pekerja,†ujarnya.
Sementara hasil klarifikasi PT Panasonic ternyata terjadi merger menjadi PT Panasonic Gobel, Sahat mengatakan, perusahaan elektronik ini bukan menutup perusahaan atau pindah dari Indonesia. Tapi menguÂrangi pabrik dengan karyawan yang 480 orang.
Karyawan tersebut ditawarkan pindah ke Ungaran (Jateng), PaÂsuruan ( Jatim) dan Cileungsi ( Jabar), namun bagi yang tidak bersedia pinÂdah akan ditawari pensiun. “Kepada pekerja yang tak mau pindah, diÂberikan paket kompensasi pesangon yang menarik. Yang bersedia pinÂdah, diberikan pilihan ke tiga kota itu,†sebutnya.
Upaya Cegah PHK
Sahat menambahkan PHK yang terjadi di tahun 2016 serupa dengan tahun 2014 dan 2015, yakni permaÂsalahan yang dialami dunia usaha akibat persaingan dan turunnya harÂga minyak berdampak keseluruhan sektor.
Sahat mengatakan kepada peruÂsahaan yang menghadapi masalah, sebaiknya perusahaan lapor dan berkoordinasi dengan Disnaker setempat atau Kemenaker. Nanti Disnaker dan Kemenaker akan memfasilitasi atau mencarikan soluÂsi-solusi penyelesaiannya.
“Seperti Kemenaker koordinasi dengan Kemenperin, Kementerian ESDM dan BKPM. Artinya pemerinÂtah secara bersama-sama mengurai hambatan-hambatan yang dialami pengusaha dalam menjalankan bisÂnisnya,†katanya.
Selama ini, kata Sahat, pemerinÂtah berupaya keras untuk mencegah terjadinya PHK terhadap pekerja. Para perusahaan yang berencana melakukan PHK diminta melakuÂkan berbagai upaya efisiensi untuk menghindari terjadinya PHK.
“Seperti tadi diungkapkan, Pemerintah tidak menghendaki adÂanya PHK. Kita minta perusahaan berupaya sungguh-sungguh untuk mencegah PHK melalui berbagai cara misalnya mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalÂnya tingkat manajer dan direktur dan mengurangi shift,†tutur Sahat.
Upaya lain yang bisa ditempuh perusahaan adalah membatasi atau menghapuskan kerja lembur, menÂgurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja atau buruh secara bergilir untuk sementara waktu.
Selain itu, upaya lainnya adalah tidak atau memperpanjang kontrak pekerja yang sudah habis kontraknya serta memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.
“Namun kalau sudah mencegah, tapi PHK tetap dilakukan, PemerinÂtah berharap penyelesaian hubunÂgan kerja diselesaikan secara musyÂawarah mufakat atau adanya dialog antara pengusaha dengan pekerja untuk menyelesaikannya dengan baik,†kata Sahat. Pemerintah pun berharap agar terjaminnya pemÂbayaran hak-hak bagi pekerja jika terjadinya PHK. Sikap pemerintah berikutnya akan mengembangkan program pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK untuk alih ketÂrampilan. “Setelah memperoleh keterampilan, pemerintah mendoÂrong pekerja untuk memperoleh bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR),†tutupnya. (dtc)
