MASIH banyaknya BUMN (Badan Uasaha Milik Negara) yang sakit, ternyata membuat Presiden Joko Widodo tak tinggal diam. Mantan Walikota Solo ini membuat gebrakan baru dengan membentuk 6 holding BUMN.
Oleh : Alfian Mujani
[email protected]
Tak tanggung-tanggung, keputusan pembentukan 6 holding BUMN ini dibaÂhas dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh PresÂiden Joko Widodo ( Jokowi). “Ada 6 holding yang tadi disampaikan dan diminta Presiden dan Wapres untuk dikaji lebih mendalam,†unÂgkap Sekretaris Kabinet, Pramono Anung usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/2/2016)
Rapat diawali dengan sambutan Jokowi. Kemudian, Menteri BUMN Rini Soemarno mempresentasiÂkan program holding. Selanjutnya adalah diskusi oleh para menteri sebelum lahirnya keputusan.
Ide holding, kata Pramono, bertujuan agar BUMN bisa semaÂkin kuat dan tidak terganggu oleh pihak-pihak lain yang mencari keunÂtungan.
“Usulan mengenai BUMN holdÂing dalam rangka BUMN sehat dan kuat dan menghindarkan BUMN dari praktik yang pernah terjadi. Jadi sanÂgat gampang, sangat rentan untuk ditempeli oleh parpol atau kekuatan politik tertentu,†jelasnya.
Arahan dari Jokowi, lanjut PraÂmono, agar proses bisa dilakukan dengan hati-hati dan mengutamakÂan efektivitas serta sinergi dengan BUMN lainnya.
“Presiden memberikan arahan agar holding ini dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan sinergi dan membuat BUMN itu menÂjadi lebih gesit dan tidak terbebani dari hal-hal yang non profit,†ujar Pramoni.
Keenam sektor tersebut adalah pertambangan, energi, jalan tol, peÂrumahan, perbankan dan konstrukÂsi. Untuk memperkuat pembentukan holding, Presiden akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukum. “Dalam jangka panjang akan menjadi kekuatan beÂsar seperti Temasek di Singapura atau negara lainnya,†tukasnya.
Pada kesempatan ini, Jokowi juga aktif memberikan masukan dan arahan terhadap program holding BUMN. Arahan ini diberikan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno saat rapat terbatas di Istana Negara.
Jokowi, lanjut Rini, memandang pembentukan holding atau pengeÂlompokan BUMN per sektor bisa mendorong efisiensi.
“Presiden sangat mendukung, yang penting holdingnisasi ini kan betul-betul meningkatkan efisiensi, memberikan tambahan kemamÂpuan untuk pendanaan sehingga menuju kemandirian secara finanÂsial. Dan tentunya yang paling utaÂma juga adalah efisien,†kata Rini usai rapat terbatas Holding BUMN di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Rini membenarkan ada 6 sektor yang menjadi fokus program holding BUMN. Dari sektor tersebut, holding BUMN bidang jalan tol dan konstrukÂsi yang bakal menjadi prioritas.
“Yang paling utama terus terang memang sektor jalan tol, sektor konÂstruksi. Karena konstruksi kan juga banyak sekali ya karya-karya. Kita konsentrasikan lebih dulu ke yang membangun jalan tol karena kan meÂmang kita membutuhkan betul pemÂbiayaan untuk pembangunan jalan tol di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan juga di Sulawesi,†paparnya.
Pembentukan holding saat ini dalam proses analisa secara hukum. Rini memastikan holding khusus tol bisa tuntas di 2016. “Insya Allah jalan tol bisa selesai,†sebutnya. (net|dtc)
