PEMERINTAH Kabupaten Bogor diminta untuk mengkaji secara matang rencana pembangunan jalur alternatif diantara Desa Ciberureum-Citeko yang melewati lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Gunung Mas.
Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Wawan HaiÂkal Kurdi meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berpikir dua kali sebelum mereÂalisasikan wacana pembangunan jalur alternatif itu.
“Tentu tidak mudah karena laÂhannya miliki BUMN, swasta dan masyarakat. Lumayan banyak dan komples yang harus dibebasÂkan. Lebih baik dikaji secara lebih matang oleh Bappeda,†kata poliÂtisi Golkar itu, Selasa (1/3/2016).
Wawan menambahkan, pemerintah daerah tidak bisa membiayai pembangunan jalan itu lantaran terbentur peraturan. Pasalnya, lahan yang akan dibebaskan jika jalan alternatif itu terealisasi merupakan jalan desa.
“Sesuai aturan dong. PemÂbiayaannya harus menggunakÂan alokasi dana desa. Tapi perÂtanyaannya, apa pemerintah desa mampu melakukannya? Makanya harus dipertimbangÂkan dengan matang dulu,†lanÂjutnya.
Bahkan, Wawan menilai ada kecerobohan yang dilakukan pemerintah daerah. “SebenaÂrnya saya setuju jika benar ada pelebaran atau pembangunan jalan. Tapi kan status tanahnya harus jelas dong. Tidak bisa semÂbarangan,†tukasnya.
Sebelumnya, Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan, unÂtuk membangun jalur altenatif sepanjang 1.100 meter itu meÂmerlukan anggaran yang cuÂkup besar. Pasalnya, Pemkab Bogor harus membesakan laÂhan milik warga kurang lebih sepanjang 400 meter.
Sementara lahan milik PTPN VIII Gunung Mas sekitar 700 meter. Nurhayanti pun akan meÂminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu menghibahkan sebaÂgian lahannya itu kepada PemerÂintah Bumi Tegar Beriman.
“Lahan milik PTPN yang terÂpakai kira-kira 700 meteran. Saya akan minta PTPN menghibahkan lahan itu nanti. Soal anggaran, akan diupayakan dari APBD kita. Tapi itu tak mencukupi. Kita juga mau minta bantuan ke Pemprov Jawa Barat,†kata Nurhayanti, Minggu (28/2/2016).
Nurhayanti pun telah berÂtemu dengan jajaran Direksi PTPN VIII Gunung Mas pekan lalu. Menurut Kepala AdminisÂtrator PTPN VIII, Tri Hermawan mendukung rencana pembuaÂtan jalur alternatif itu.
“Sangat baik ya karena unÂtuk mengurai kemacetan PunÂcak. Kami siap membantu bila pemda akan menggunakan laÂhan PTPN VIII,†kata Tri.
Namun, bagi warga MeÂgamendung, Iyus Hadi Wibawa, pembangunan jalan itu bukanlah untuk kepentingan masyarakat. Namun cenderung pada kepentÂingan pengusaha wisata yang ada di kawasan Cisarua.
“Di kawasan itu bukan pemukiman penduduk dan jaÂrang dilalui warga. Jadi, pemÂbangunan jalan itu bukan sesÂuatu yang mendesak. Karena memang jarang dipakai maÂsyarakat kok,†kata Iyus.
Menurutnya, jalan jalan itu hanya menguntungkan penÂgusaha wisata hiburan semaÂta. Pasalnya, pengunjung tak perlu lagi bermacet-macetan dengan melintasi jalur utama Puncak. Karena, dengan adanÂya jalur alternatif, pengunjung bisa langsung tembus ke CisaÂrua dari kawasan Ciawi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah membantah hal itu. Menurutnya, pembangunan jalan alternatif itu sebagai upaya mengurai kemacÂetan dan bisa digunakan warga Desa Citeko dan Cibeureum.
“Bukan untuk kepentingan pengusaha. Tapi untuk mengurai kemacetan. Nantinya, warga kaÂlau mau ke Ciawi atau sebaliknya bisa menggunakan jalur itu. Wisatawan yang mau ke Taman Safari Indonesia juga bisa lewat sana,†kata Syarifah.