USULAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor sudah dipastikan sebesar Rp 2,6 triliun. Ini merupakan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD sejak tiga hari lalu.
Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Kepala Badan PerÂencanaan PemÂbangunan Daerah (Bappeda) KabuÂpaten Bogor, SyariÂfah Sofiah mengatakan, jumlah usulan yang diakomodir dari seluruh SKPD tercatat 8.381 kegiatan dengan pagu Rp 2,6 triliun.
Setelah ini, usulan akan diÂverifikasi untuk dimatangkan sesuai dengan kebutuhan priÂoritas Rancangan Akhir RKPD 2017. “Dimatangkan lagi. MeÂnyesuaikan dengan kebutuhan. Karena masih ada sembilan penciri yang belum tercapai,†kata Syarifah, Rabu (2/3/2016).
Ia menjelaskan, ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki usulan terÂbesar lewat jalur partisipatif, tekÂnokratik hingga politis, meliputi Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) 1.072 usulan, Dinas PenÂdidikan 1.088 usuan dan Dinas Kesehatan 404 usulan.
“Tujuan khusus dari pelakÂsanaan Musrembang RKPD di Kabupaten Bogor untuk memÂpertajam konsep penguatan inÂfrakstruktur dan penataan atau pemanfaatan situ di Kabupaten Bogor untuk menggali peluang mewujudkan Ikon Situ Front City,†lanjutnya.
Usulan ini, kata dia, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah seperti peningkatan akÂsesibilitas sarana dan prasarana wilayah, peningkatan daya saÂing perekonomian daerah, penÂingkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan kesÂehatan, peningkatan penyelengÂgaraan kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan serta pemantaÂpan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Bupati BoÂgor, Nurhayanti menjelaskan, ketatnya tahapan penjaringan aspirasi dari tingkat kecamatan hingga selesainya pelaksanaan forum SKPD tentunya tidak menyurutkan langkah untuk berpartisipasi mempersiapkan segala sesuatu yang dapat menÂdukung terlaksananya tahapan perencanaan tahun 2017.
“Saya tegaskan bahwa unÂtuk terwujudnya substansi RKPD yang berkualitas, seluÂruh tahapan perencanaan haÂrus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. PerwuÂjudan pendekatan partisipaÂtif, harus mendapat perhatian khusus dan diakomodir dalam rencana kerja SKPD hingga terÂsusunnya apbd tahun 2017,†teÂgas Nurhayanti.
Ia juga meminta seluruh SKPD benar-benar memperhaÂtikan capaian target yang menÂjadi visi Kabupaten Termaju di Indonesia. Mengingat kemamÂpuan keuangan daerah yang terbatas, ia meminta seluruh SKPD memanfaatkan peluang pendanaan dari sumber dana non apbd kabupaten.
Baik berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat maupun DKI Jakarta atau dana dari sektor swasta dalam benÂtuk CSR yang dikerjasamakan dengan pemerintah, dengan tetap menekankan pada indeÂpendensi swasta dalam pelakÂsanaan CSR.
“Seluruh Kepala SKPD harus merencanakan program dan keÂgiatan secara tepat disertai peÂnyerapan anggaran yang efektif dan efisien, agar sisa lebih pengÂgunaan anggaran (silpa) yang tinggi pada akhir tahun dapat dihindari,†imbuhnya.