Sejuta PNS Bakal Dipangkas

KABAR buruk untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sekitar satu juta dari mereka akan dipangkas alias diberhentikan. Saat ini jumlah PNS secara nasional mencapai 4,5 juta orang.

RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Dari jumlah tersebut, Kemenpan RB ingin kurangi jumlah PNS hingga 3,5 juta pada tahun 2019. Ke de­pan PNS akan dikelompokkan ber­dasarkan kuadran.

Kuadran 1 yang paling produktif dan kuadran 4 yang paling tidak produktif. Terha­dap mereka yang termasuk di kuadran 4 ini akan diberi tindakan lebih lanjut. Mulai dari peringatan hingga pemberhentian.

“Nanti hasil mapping ada 4 kuadran/ cluster. Yang pertama aparatur sipil nega­ra nanti rencananya akan dikembangkan lebih lanjut yang qualified akan dipromosi­kan,’’ kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN RB, Herman Suryatman dikantornya, Jl Jender­al Sudirman, Jakarta Selatan, (10/2/2016). Kemudian kuadran dua, lanjut Herman, ada yang tidak qualified pendidikannya tapi kompeten. ‘’Nah nanti akan didorong pendidi­kannya, akan disesuaikan dengan kualifikasi atau nanti akan dimuta­sikan dengan kualifikasi yang rel­evan,” terangnya.

Ia menambahkan, pada cluster 3 memililiki kualifikasi tapi tidak kompeten misalnya yang bersang­kutan adalah guru, latar belakang pendidikan juga guru namun tidak memiliki kompetensi yang baik nanti akan diberikan pelatihan yang baik atau diktat. Sementara kuadran keempat yang tidak kom­peten dan qualified, akan didorong untuk pensiun dini. Tentu pensiun dini yang diputuskan, tetap menja­min kesejahteraan yang bersangku­tan.

“Inilah yang sedang dicari, di­berikan perhatian sepenuhnya pada yang mau dipensiundinikan. Cuma sayangnya dengan kapasitas fiskal yang digodok dan mudah-mudahan bisa dimunculkan 2017, di tahun 2019 nanti kita sudah pu­nya Smart ASN. Pada tahun 2019 di­harapkan akan bersih dan akunta­bel dan berkualitas, ini resiko yang akan dihadapi MEA,” kata Herman.

Nanti akan dikonsulkan ke DPR dengan skema rasionalisasi menu­rut Herman. Sementara itu, map­ping akan dilaksanakan 2016 ini. Oleh karena itu, Menpan RB Yuddy Chrisnandi akan menggelar rapat maraton dengan para Sekda dan Sekjen di setiap Provinsi.

“Itu kita lakukan secara terus menerus dengan harapannya ter­bangun mindset yang sama se­hingga setelah dilakukan pemetaan betul-betul sesuai dengan apa yang kita desain,” ujarnya.

Rasio kepegawaian akan ditu­runkan agar belanja pegawai pada tahun 2019 turun. “Terkait rasion­alisasi, masih dilakukan pengkajian secara seksama karena berdasarkan telaahan analisis awal dengan Pak Menteri, bahwa rasio penduduk dengan pegawai itu idealnya di­lakukan di atas 1,5 persen. Tentu itu berangkat dari pertimbangan kapa­sitas fiskal negara juga dengan 1,5 persen pemerintahan diharapkan bisa lebih efektif,” ucap Herman.

Ia menambahkan belanja pega­wai bisa diminimalisasi karena daerah dan nasional APBD dan APBN kurang sehat. Dengan begitu, menurut Herman, belanja pegawai harus diefisiensi karena daerah leb­ih tinggi belanja pegawainya.

“Oleh karena itu Pak Men­teri berpandangan, ini harus ada efisiensi. Harus ada rasionalisasin­ya karena belanja pegawainya lebih tinggi secara nasional 3,3%, untuk khusus 61% daerah,” kata Herman.

“Mudah-mudahan di akhir 2019 mudah-mudahan struktur APBD lebih baik lagi dan belanja APBN APBD ini bisa dimaksimalkan untuk belanja pelayanan publik sehingga salah satu caranya dengan dilaku­kan rasionalisasi dengan pertim­bangan yang ideal 1,5 persen rasio dari penduduk 250 juta di kisaran 3,5 juta. Sementara sekarang ini 4,5 juta ke kisaran 3,5 juta. Tentu ini ha­rus seksama karena ini menyangkut nasib orang banyak,” pungkasnya.

Sementara itu, Badan Kepega­waian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor mencatat, dari 20.221 PNS, 413 diantaranya lu­lusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) 673 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 4.139 pegawai.

Sementara ditingkat lanjutan yang terdiri dari Diploma 1 (D1) 338, Diploma 2 (D2) 5.069, Diploma 3 (D3) 1.416 dan Diploma 4 (D4) 53 pegawai. Sementara itu, lulusan S1 sebanyak 7.257 pegawai, S2 855 dan S3 hanya 8 pegawai.

Kepala BKPP, Dadang Irfan menjamin, dari 20.221 PNS di ling­kungan Pemkab Bogor, tidak ada yang menggunakan ijazah aspal karena telah menerapkan penga­wasan ketat terhadap dokumen kepegawaian PNS.

“Sejauh ini belum kami temu­kan indikasi dan bukti ada PNS yang menggunakan ijazah palsu. Pemer­iksaan dokumen kepegawaian disini sangat ketat terutama soal penggu­naan ijazah palsu. Jadi kami yakin tidak PNS yang berani memakai ijazah aspal,” ujar Dadang. (*)