JAKARTA TODAY – Kelompok Abu Sayyaf memberikan ultimatum pem­bayaran tebusan bagi 10 WNI yang disandera yang harus dibayarkan paling telat pada 8 April 2016. Para penyandera meminta tebusan 50 juta peso, atau sekitar Rp 15 miliar. Apabila tidak dipenuhi maka sandera akan dibunuh. 10 WNI ini adalah awak kapal tug boat Brahma 12 yang menarik kapal tongkang Anand 12 yang berisi 7.000 ton batubara. Tug­boat dilepaskan tetapi kapal Anand 12 dan 10 WNI disandera.

Kepala BIN Sutiyoso sudah men­getahui lokasi tempat penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf. Sutiyoso memastikan ke 10 WNI dis­ekap di beberapa tempat berbeda. “Saat ini kita tahu persis lokasinya di mana. Tapi mereka tidak berada di satu tempat satu rumah gitu dipen­car,” kata Sutiyoso usai menemui Presiden di Istana Merdeka, Jl Veter­an, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).

Sutiyoso menerangkan, para WNI juga disekap besama 11 orang lain yang berasal dari beberapa negara. Pemerintah pun akan segera memu­tuskan langkah apa yang akan diam­bil untuk membebaskan para san­dera. “Di samping 10 warga negara Indonesia Sebenarnya ada 11 menu­rut informasi intelijen Filipina. 6 dari Filipina lalu 2 dari Kanada, 1 Belanda, 1 Italy dan 1 Norwegia,” jelas sosok yang akrab disapa Bang Yos ini.

Pemerintah Indonesia pun kini masih menunggu respons pemerin­tah Filipina. Pemerintah meminta Filipina bisa memberikan jaminan keselamatan bagi 10 WNI. Apalagi, kelompok Abu Sayyaf sudah men­gancam akan membunuh para san­dera bila sampai tanggal 8 April uang tebusan 50 juta Peso atau setara RP 15 miliar belum diberikan. “Pemer­intah sedang merancang beberapa opsi, tetapi prinsip dasarnya adalah bagaimana keamanan sandera ini diutamakan. Karena ini adalah di negara orang lain, tentu harus ada proses proses kerja sama dan izin pemerintah Filipina karena harus kirim pasukan. Andaikata kita kirim pasukan,” tegasnya.

Di sisi lain, militer Filipina meno­lak tawaran bantuan yang diajukan pihak Indonesia untuk membebas­kan 10 WNI yang disandera kelom­pok Abu Sayyad. Pemerintah RI me­minta jaminan keselamatan 10 WNI dari Filipina. “Yang paling penting harus ada jaminan WNI itu bisa dis­elamatkan, karena bagaimanapun sekarang ini sudah dalam koordinasi Kemlu, Polri, TNI dan kita bersabar masih menunggu dan kita berkoor­dinasi dengan pemerintah Filipina meminta jaminan agar WNI yang di­tawan segera bisa dibebaskan. Komu­nikasi terus dilakukan,” kata Seskab Pramono Anung di kompleks Istana, Jl Veteran, Jakpus, Kamis (31/3/2016).

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memahami alasan militer Filipina menolak bantuan Indonesia. Militer Filipina disebut tak mau harga dirinya turun karena menerima bantuan dari militer Indo­nesia. “Memang mereka kan mung­kin harga diri dan reputasi jadi per­timbangannya. Kita juga kalau ada penyanderaan yang di sini kan kita selesaikan sendiri,” jelas Bang Yos yang memberi pernyataan bersama Pramono. “Tentu secara politis ti­dak mudah membuat opsi serangan karena ada aspek politis,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait perminta­an tebusan 50 juta peso atau senilai Rp 15 miliar, pemerintah dipastikan tidak akan memenuhi. Pemerintah menegaskan tidak terpengaruh den­gan ancaman kelompok Abu Sayyaf yang akan membunuh sandera bila uang tebusan tidak diberikan. “Pemerintah tidak mau ditekan oleh siapapun, apalagi oleh para peram­pok, pemerintah tidak mau mem­bayar 50 juta peso,” tegas Pramono.

(Yuska Apitya/net)