Bos Agung Podomoro Jadi Tersangka KPK

JAKARTA, TODAY — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Presiden Direk­tur PT Agung Podomoro Land (APL) Aries­man Widjaja (AWJ) sebagai tersangka, Jumat (1/4/2016). Ariesman terbukti terlibat kasus suap proyek reklamasi di lepas pantai Ja­karta periode 2015-2035.

KPK menetapkan tiga tersangka terkait dengan op­erasi tangkap tangan yang me­nyeret Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Selain Sa­nusi dan AWJ, KPK juga mene­tapkan seorang karyawan Agung Podomoro, berinisial TPT sebagai tersangka. “Untuk AWJ, kami belum menangkapnya karena po­sisinya berpindah-pindah,” kata Agus Rahardjo saat konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Agus berujar telah mengeluarkan surat pencegahan ke luar negeri untuk AWJ. Namun kabar yang beredar me­nyebutkan AWJ sedang berada di luar negeri. Saat dikonfirmasi, Agus belum dapat memastikannya. “Mudah-mudah­an masih di dalam negeri,” ujarnya.

Operasi tangkap tangan tersebut, kata Agus, terkait dengan kasus dugaan suap proyek reklamasi di lepas pantai Jakarta periode 2015-2035. Sanusi dan TPT di­tangkap di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta setelah “bertransaksi”. Uang yang disita Rp 1 miliar dan Rp 140 juta. “Ini merupakan pemberian kedua. Sebe­lumnya juga sudah memberi kepada MSN (Sanusi) pada Maret lalu,” tutur Agus.

Mohamad Sanusi adalah Ketua Komisi D di DPRD DKI Jakarta, yang membidangi pembangunan. Saat ini Komisi D sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara (RZWP3K) dan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantai Utara Jakarta.

Pembahasan rancangan perda tersebut masih alot. Gubernur DKI Ja­karta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih menolak keinginan anggota DRPD dalam sejumlah pasal. Di anta­ranya, Ahok menolak keinginan DPRD soal penempatan pengolahan sampah di satu pulau khusus. Menurut Ahok, incinerator harus ditempatkan di tiap pulau reklamasi untuk menciptakan kondisi “nol sampah”.

Menindaklanjuti kasus ini, KPK me­nyegel dan menggeledah ruang kerja se­jumlah Anggota DPRD DKI Jakarta.

Dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arif Poyuono men­dukung KPK mengusut tuntas kasus ini. Bahkan, Arif meminta KPK untuk menangkap Taufik yang juga kakak dari Sanusi jika terlibat dalam kasus ini. “Ka­lau disegel itu proses hukum. Artinya ka­lau dia benar-benar terlibat ya diangkat (kasusnya) dan ditangkap,” kata Arif di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Taufik dan Sanusi merupakan dua orang yang menjadi pucuk pimpinan DPD Gerindra DKI Jakarta. Selain Wakil Ketua DPRD DKI, Taufik merupakan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta. Se­mentara Sanusi merupakan mantan Ketua Fraksi Gerindra yang juga sempat digadang-gadang sebagai bakal calon yang akan diusung Gerindra dalam Pilkada DKI 2017 mendatang.

Arif mendukung langkah KPK menusut kasus ini. Menurut, dengan OTT yang dilakukan KPK, pihaknya dapat menyaring kader-kader yang an­tikorupsi. “Sekarang kita menggunakan sistem ayakan, yang terbaik yang tetap berkecimpung di Gerindra. Kita akan mendukung KPK untuk tangani yang korupsi seperti ini,” katanya.

Arif menegaskan, Partai Gerindra kecewa dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Sanusi. Untuk itu, atas nama Gerindra, Arif meminta maaf ke­pada masyarakat. “Saya sampaikan atas nama Gerindra meminta maaf atas ulah kader kami yang sebenarnya busuk artinya kami datang kesini bukan un­tuk membela kader kami, kami justru mendukung KPK memberishkan kader gendera yang terlibat korupsi,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap KPK, Arif menyatakan, Gerindra tidak akan memberikan bantuan hukum terh­adap Sanusi. Sebaliknya, Gerindra akan memecat Sanusi jika telah ditetapkan sebagai tersangka. “Terus terang berkali kali Ketum kami Prabowo (Subianto) berpesan kepada seluruh kader bahwa tidak ada tempat di Gerindra bagi korup­tor,” tandasnya.

(Yuska Apitya Aji)