Tutup Massal Kartu Kredit

DIBERLAKUKANNYA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/ PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan berdampak sistemik terhadap industri perbankan. Para nasabah kartu kredit mendadak menutup kartu kreditnya.

Oleh : Yuska Apitya
[email protected]  Permintaan p e nu t u ­pan kartu kredit di­alami PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank Mega Tbk. Menurut Parwati Surjaudaja, Direktur Utama OCBC NISP, tren permintaan penutu­pan kartu kredit dan penurunan batas kredit terjadi terutama akibat kewa­jiban pelaporan data transaksi kartu kredit yang berlaku sejak April lalu.

“Jumlah persisnya kebetulan saya tidak pegang. Tetapi, penutupan (kar­tu kredit) naik signifikan dibandingkan sebelumnya,” ujarnya kepada CNNIn­donesia.com, Rabu (18/5).

Hal senada disampaikan Dodit W Probojakti, Direktur Bank Mega. Dodit mencatat terjadinya perlambatan per­tumbuhan volume transaksi bulanan antara 5 persen hingga kurang dari 10 persen.

“Tetapi, kami tidak bisa bilang semata-mata gara-gara PMK penyam­paian data dan informasi terkait pajak. Statistik Bank Indonesia juga menun­jukkan ada perlambatan bisnis kartu kredit sejak tahun lalu,” terang dia. Lagi pula, sambung Dodit, PMK yang mengatur informasi data

nasabah kartu kredit terkait perpa­jakan baru lahir akhir Maret 2016. Dengan kata lain, dampaknya belum begitu terasa terhadap bisnis kartu kredit. “Di Bank Mega, penutupan kartu kredit juga terkait Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang pem­batasan kepemilikan kartu kredit bagi nasabah berpenghasilan kurang dari Rp10 juta. Hingga saat ini, jum­lah kartu kredit yang ditutup bahkan kurang dari 5 persen,” imbuh Dodit.

Per April 2016, jumlah kartu kredit beredar Bank Mega sebanyak 1,7 juta keping. Perseroan menarget­kan pertumbuhan sebesar 2-3 persen kartu kredit baru sampai akhir tahun nanti.

Dari sisi volume dan nilai trans­aksi, Bank Mega mematok pertum­buhan 12-13 persen. Adapun, volume transaksi kartu kredit perseroan mencapai Rp2,3 triliun dengan ni­lai transaksi bulanan sebesar Rp2,7 triliun dan baki debit (outstanding) Rp9 triliun.

Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ke­menkeu) yang mewajibkan 23 bank penerbit kartu kredit untuk melapor­kan data transaksi nasabahnya mulai Maret 2016 juga berimbas negatif bagi bisnis PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Presiden Direktur BCA Jahja Se­tiaatmadja menuturkan, kebijakan itu membuat banyak nasabah keta­kutan sampai akhirnya menutup kartu kredit miliknya pada bank den­gan kapitalisasi terbesar di Indonesia itu. “Sejak peraturan itu berlaku ada 3 kali lipat penutupan kartu kredit BCA, mutasi harian kami turun dari Rp147 miliar per hari langsung turun ke Rp120 miliar,” ujar Jahja di Jakar­ta, kemarin.

Jahja menduga penutupan terse­but dilakukan oleh para nasabahnya akibat adanya kekhawatiran trans­aksi kartu kreditnya akan ditelisik oleh otoritas pajak. Ditambah ad­anya efek kejut yang dirasakan oleh para nasabah yang pola pikirnya masih konvensional. “Berarti, dalam tanda petik ada dari mereka (yang menutup kartu kredit) karena se­lama ini pelaporan pajaknya tidak benar, tapi ada juga yang zero ef­fect, mereka sudah tidak berpikir lagi wah ini bahaya, ya sudah mer­eka main tutup saja,” kata Jahja. Benturan Aturan

Ia menilai diterbitkannya aturan tersebut menjadi contoh ketidakse­larasan aturan yang dibuat oleh in­stansi pemerintah. Sebab di sisi lain, otoritas moneter dan jasa keuangan tengah meningkatkan pola transaksi tanpa menggunakan uang tunai yang salah satunya akan digenjot melalui penggunaan kartu kredit.

“Padahal Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang meningkatkan cashless society atau bagaimana mengurangi peredaran uang tunai biar lebih efisien. Ini yang menjadi dilematis dan menjadi satu hal yang tidak match antar regula­si,” jelas Jahja.

Direktorat Jenderal Pajak Kemen­terian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan data transaksi kartu kredit bukanlah data yang masuk ke dalam substansi kerahasiaan menu­rut Undang-Undang Perbankan.

“Tanpa diminta pun bank har­usnya mengirim data itu karena itu sudah kewajibannya. Sekarang se­cara ketentuan, baru kita minta itu sebagai kewajiban yang harus dilaku­kan,” ujar Direktur Pemeriksa dan Penagihan Pajak Edi Slamet Irianto, kemarin.

Untuk itu, Edi menilai rencana DJP menagih data pemegang kartu kredit dan catatan transaksi penggu­naan kartu oleh nasabah 23 bank di Indonesia bukanlah hal yang mena­kutkan. «Jadi tidak perlu dikhawatir­kan dan tidak perlu dijadikan perbin­cangan ini kan data biasa saja,» ujarnya.

Edi dengan tegas membantah ke­wajiban bagi bank untuk menyerah­kan seluruh data kartu kredit terse­but bertujuan untuk mengenakan pajak dari setiap transaksi yang di­lakukan menggunakan kartu kredit. Ia beralasan, langkah tersebut meru­pakan upaya instansinya menambah basis data perpajakan.

“Tidak akan dikenakan pajak. Itu hanya untuk dijadikan bagian dari cara kita menghitung pajak tapi bu­kan berarti dihitung begitu saja tarif­nya. Karena pajak yang berdasarkan nilai transaksi ya pajak konsumsi PPN. Sementara pajak penghasilan kan bukan dari transaksi,» ujar Edi.

Basis data yang dimaksud terse­but nantinya bisa digunakan oleh para fiskus sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan wajib pajak (WP).

Jika nantinya ditemukan keti­dakcocokan data dengan yang dil­aporkan WP dalam Surat Pelaporan Tahunan (SPT), maka DJP berhak menerbitkan Surat Perintah Pemer­iksaan (SP2) Pajak. «Yang jelas pajak itu memerlukan sejumlah data untuk memastikan kita bisa menghitung pajak secara objektif. Maka kita har­us banyak data-data yang terkait soal itu, jangan sampai karena kekuran­gan data kita memutuskan yang tidak tepat dan tidak objektif,» katanya.

Tidak hanya dari data perbank­an, menurutnya selama ini DJP juga banyak mendapat data dari berbagai pihak yang sudah ditetapkan dalam Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

“Di KUP pasal 35 disebutkan se­luruh lembaga institusi yang miliki kewenangan atas data-data yang ternyata terkait dengan pajak, bisa dijadikan data pajak. Dan mereka wajib mengirim laporan kepada DJP,” katanya.

Adapun bank atau lembaga peny­elenggara kartu kredit yang diwajib­kan melapor antara lain:

– Pan Indonesia Bank Ltd Tbk – PT Bank Bukopin, Tbk – PT Bank Central Asia Tbk – PT Bank CIMB Niaga Tbk – PT Bank Danamon Indonesia Tbk – PT Bank MNC Internasional – PT Bank ICBC Indonesia – PT Bank Maybank Indonesia Tbk – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – PT Bank Mega Tbk – PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk – PT Bank Negara Indonesia Syariah – PT Bank OCBC NISP Tbk – PT Bank Permata Tbk – PT Bank Rakyat Indonesia (Per­sero) Tbk – PT Bank Sinarmas – PT Bank UOB Indonesia – Standard Chartered Bank – The Hongkong & Shanghai Banking Corp. – PT Bank QNB Indonesia – Citibank N.A – PT AEON Credit Services – PT Bank ANZ Indonesia

Sementara, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) membaca terjadinya pergeseran tren pem­bayaran pembelian produk ritel berharga mahal dari sebelumnya dengan menggunakan kartu kredit, menjadi tunai. Selain itu yang lebih mengkhawatirkan Aprindo adalah, kebijakan tersebut akan memicu warga negara Indonesia berbelanja ke luar negeri.

Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta menduga peruba­han perilaku itu muncul karena kon­sumen tidak nyaman bertransaksi dengan kartu kredit karena kini data-data transaksinya bisa dibuka oleh Di­rektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). «Sebetul­nya tujuan Pemerintah ini baik, tapi implementasinya itu bikin psikologis masyarakat terganggu. Apalagi bagi mereka yang memang orang kaya,” kata Tutum, Rabu (18/5).

Tutum menuturkan, perusahaan ritel sendiri tidak mempermasalah­kan terjadinya perubahan metode pembayaran tersebut karena sama-sama memberikan pemasukan bagi bisnis mereka. Namun yang mem­buat Tutum khawatir adalah, efek jangka panjang dari aturan wajib lapor transaksi kartu kredit akan membuat warga kelas atas Indonesia lebih memilih berbelanja di luar neg­eri. “Tidak menutup kemungkinan juga orang-orang kaya ini malah akan lebih sering shopping ke luar negeri nantinya,» tegas Tutum.

Sebagai informasi, akses Pemer­intah terhadap data kartu kredit na­sabah tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Infor­masi yang Berkaitan dengan Perpa­jakan.

Merujuk pada implementasi ke­bijakan itu, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja bilang banyak nasabah ketakutan sampai akhirnya menu­tup kartu kreditnya di bank dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia itu. «Sejak peraturan itu berlaku ada 3 kali lipat penutupan kartu kredit BCA, mutasi harian kami turun dari Rp147 miliar per hari langsung turun ke Rp120 miliar,» ujar Jahja, kemarin.

Ia menilai aturan tersebut men­jadi contoh ketidakselarasan aturan yang dibuat oleh instansi pemer­intah. Sebab di sisi lain, otoritas moneter dan jasa keuangan tengah meningkatkan pola transaksi tanpa menggunakan uang tunai yang salah satunya akan digenjot melalui peng­gunaan kartu kredit.

“Padahal Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang meningkatkan cashless society atau bagaimana mengurangi peredaran uang tunai biar lebih efisien. Ini yang menjadi dilematis dan menjadi satu hal yang tidak match antar regulasi,» jelas Jahja.

Sebagai informasi, sebelum aturan tersebut diberlakukan, BI telah mencatat penurunan volume transaksi kartu kredit pada kuar­tal I 2016 sebanyak 25,84 juta atau turun 3,59 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, 26,80 juta. Sementara dari sisi nominal, transaksi turun 6,77 persen dari Rp26,57 triliun menjadi Rp24,77 triliun.(*)