Menjelang Ramadhan, Baznas Sebar Posko Zakat

BOGOR TODAY – Menjelang bulan suci Ramadhan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor telah menetapkan zakat fitrah tahun 2016 sebesar 2,5 kilogram beras atau Rp 30 ribu per jiwa. Baznas akan mulai melakukan sosialisasi ke sejum­lah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tiap Kecamatan di Kota Bogor mengenai besaran nilai zakat baik dalam bentuk beras mau­pun uang.

Ketua Baznas Kota Bogor, Chotib Malik mengatakan, pene­tapan besaran jumlah zakat fitrah tahun 2016 adalah hasil keputusan rapat dewan pertim­bangan. Ia kemudian melanjut­kan bahwa mulai dari tanggal satu Januari 2016 sampai dengan saat ini, telah ada penerimaan zakat sebesar Rp 1,7 miliar dari masyarakat, dinas dan peroran­gan.

“Hasil dari zakat nantinya akan dibagikan ke masyarakat, karena kami hanya menetapkan besaran dan menerima zakat­nya baik dari dinas, perorangan, maupun pengusaha,” tuturnya.

Chatib menjelaskan, target tahun ini untuk penerimaan zakat adalah sebesar Rp 3,75 miliar, naik dari tahun sebelum­nya yang hanya sebesar Rp 3,5 miliar.

“Target tahun kemarin me­mang belum tercapai, tapi tahun ini kita akan terus melakukan so­sialisasi selama bulan Ramadhan dengan menggerakkan relawan Baznas di stand-stand yang akan kami buka,” paparnya.

Ia berharap, Ramadhan ta­hun ini dapat menjadi awal bagi masyarakat muslim untuk me­nitipkan zakat mal kepada lem­baga zakat resmi seperti Baznas dan UPZ, khususnya mereka yang berkecukupan dan telah memenuhi syarat menjadi Mu­zakki atau orang yang mengelu­arkan zakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Sarip Hi­dayat menambahkan, Baznas Kota Bogor telah menyampaikan kegiatannya selama tahun 2015, seperti kegiatan pemanfaatan untuk kesehatan, pendidikan dan dakwah.

“Semua kegiatan telah dil­aporkan secara gamblang oleh pengurus, dan telah ada 12 ribu orang yang terlayani kesehatan­nya di Poliklinik Baznas Kota Bo­gor dengan pengeluaran hampir sebesar Rp 200 juta,” tuturnya.

Ade juga menyarankan agar Poliklinik Baznas dapat beker­jsasama dengan Badan Peny­elenggara Jaminan Sosial (BPJS), sehingga fasilitas poliklinik terse­but dapat dirasakan oleh para peserta BJPS.

Sedangkan untuk sektor pen­didikan Ade menyarankan agar memprioritaskan pemanfaatan un­tuk biaya pendidikan non formal, seperti guru ngaji di Madrasah. (Abdul Kadir Basalamah