PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) kembali menjadi so­rotan, bahkan menjadi wacana hangat para neti­zen. Pendapat publikpun terbelah, mereka yang kontra cenderung berpendapat dengan nada “me­nyudutkan” bahkan mengeneralisir semua PNS itu malas,tak kreatif dan hanya menggerogoti keuangan negara. Sedangakan yang pro mencoba memberi pandangan dari presfektif yang lebih “humanis” dan menyatakan tidak semua PNS jelek karena ma­sih banyak aparatur negara yang berdedikasi, loyal dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Lalu, benarkah PNS tak efektif?.

Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya perlu kajian yang komferhensif. Kita tidak bisa serta merta menjatuhkan vonis bahwa PNS itu hanya jadi beban negara hanya karena ada segelintir PNS yang malas, korupsi, tidak kreatif dan bersikap ingin dilayani publik bukan sebaliknya melakukan tugas-tugas pelayanan. Memang harus kita akui stigma buruk tentang PNS cenderung telah menjadi opini bahkan banyak yang menyebutnya sudah “bukan rahasia” lagi. Bahkan ada juga yang berpikiran ekstrim, untuk mengatasi birokra­si yang dicap gemuk, lamban dan berbelit pemerintah harus melakukan langkah memotong satu generasi.

Sebagian persepsi masyarakat nampaknya akan menemukan kebenaran seiring rencana pemerintah untuk melakukan pensiun dini dan moratorium PNS. Alasan anggaran negara yang hanya habis untuk menggaji PNS menjadi faktor pemicunya sehingga menyedot anggaran pembangunan. Kita hanya bisa menunggu, langkah-langkah strategis pemerintah dalam mengatasi hal ini, jangan hanya jadi wacana karena hanya akan menimbulkan keresahan dikalan­gan para PNS Faktor-Faktor Yang Membuat PNS Tak Efektif Ada beberapa hal yang membuat kerja para PNS tak efektif, antara lain:

  1. Kesenjangan Penghasilan Tidak bisa dipungkiri gaji PNS di Indonesia belum memadai bahkan cend­erung timpang antara staf dan para pejabat PNSnya. Apalagi ketimpangan ini cenderung menjadi persoalan kompleks seiring otonomi daerah, semakin jomplang saja penghasilan itu. Republika bahkan hari ini meri­lis besarnya tunjangan para pejabat PNS di beberapa daerah, bahkan DKI Jakarta dan Banten membayar tunjangan pejabat PNS setingkat eselon satu sebesar Rp. 50 juta/bulan tentu saja ini diluar gaji pokok PNS yang juga mereka dapatkan. Kini yang berpenghasilan besar hanya di pusat, provinsi atau daerah-daerah kaya di luar itu PNS harus pasrah menerima gaji saja. Kesenjangan ini bisa jadi pemicu banyak PNS golon­gan menengah ke bawah yang kelihatan ogah-ogahan dalam bekerja karena faktor ekonomi yang tak mema­dai, tapi tentu saja ini bukan pembenaran untuk tidak melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
  2. Budaya Kerja PNS cenderung melakukan akti­fitasnya sebagai rutinitas,mereka jarang dan mungkin tidak terbiasa dengan target-target yang harus disele­saikan. Tidak adanya sistem reward, funishment dan reinfocment yang jelas menjadi semua PNS diperlaku­kan sama saja. Berprestasi atau tidak setiap tanggal 1 akan memperoleh gaji yang sama, karena ini budaya kerja menjadi statis terutama untuk para PNS di dae­rah. Sayangnya pemerintah cenderung lebih mem­perhatikan PNS di pusat/provinsi sudah tunjangannya besar, mereka juga masih dapat renumerasi dan uang lauk pauk. PNS di daerah lagi-lagi harus gigit jari.
  3. Sistem Penugasan dan Pengawasan PNS bekerja berdasarkan perintah dan sistem yang su­dah baku, sayangnya seringkali penugasan yang di­berikan tak memberikan tantangan sehingga cukup dengan hadir saja di kantor mereka dianggap telah melaksanakan tugas. Di sisi lain faktor pengawasaan tidak berjalan efektif sehingga mungkin PNS nakal merasa merdeka dengan kondisi yang ada.
  4. Pola Rekruitmen PNS Formasi PNS tentu ber­dasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan ber­bagai aspeknya,sampai saat ini pola rekruitmen PNS seringkali menumbulkan kegaduhan karena dianggap dijalankan tidak sesuai prosedur sehingga kadang ada setelah menjadi PNS mereka bingung mau menger­jakan apa, hal ini makin diperparah dengan terus di­lakukannya rekruitmen tenaga honorer, akhirnya untuk satu jenis pekerjaan yang cukup dikerjakan satu PNS sekarang dilaksanakan oleh banyak orang termasuk oleh tenaga honorer akibatnya tentu banyak PNS yang nganggur. Fokus dan Solusi Wacana pensiun dini dan moratorium PNS tetaplah domain pemerintah, tetapi kalau tujuannya untuk efektifitas tentu saja ada fokus yang jelas dan terukur yang harus dilakukan, dibarengi dengan solusi agar para PNS yang termasuk ke dalam rencana ini tidak menjadi “pengangguran “ baru.

Beberapa hal yang bisa dilakukan:

  1. Pensiunkan para PNS yang hampir mendekati usia pensiun atau mereka yang dianggap sudah tidak produktif
  2. Alih fungsikan tugas para pegawai struktural yang dianggap layak untuk menjadi tenaga fungsion­al seperti guru, penyuluh pertanian, KB dll, sehingga kekurangan di sektor ini menjadi tertutupi tanpa ha­rus mengangkat PNS baru
  3. Lakukan rekruitmen tenaga honorer secara bertahap dengan persyaratan yang ketat dan segera keluarkan aturan yang tegas untuk tidak lagi men­gangkat tenaga honorer
  4. Benahi sistem penggajian agar tidak terlalu luas kesenjangan pendapatan di antara PNS
  5. Moratorium tidak dilakukan untuk tenaga pendidik dan kependidikan, kesehatan dan sektor-sektor lain yang sangat strategis untuk kemajuan bangsa dan negara. Semoga pemerintah melakukan keputusan terbaik menyoal masalah yang membe­lenggu aparatur negara. Selamat bertugas para abdi negara, mari tunjukan bahwa PNS bukan masalah bagi negeri ini.(*)