Untitled-13Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mewa­jibkan seluruh pengusa­ha kena pajak (PKP) secara nasi­onal menggunakan e-Faktur untuk melaporkan transaksi bisnis yang dilakukannya mulai 1 Juli 2016.

Kebijakan ini merupakan kelan­jutan dari pemberlakuan sistem pelaporan e-Faktur yang sudah lebih dulu diterapkan bagi PKP wilayah Jawa dan Bali sejak Juli 2015. Laman Kemenkeu mengu­mumkan, kewajiban penggunaan e-Faktur bertujuan untuk meng­hindari upaya pemalsuan faktur.

Baca Juga :  Pemuda Jasinga Sulap Getah Jadi Rupiah

“Karena dengan aplikasi e-Fak­tur, nomor seri faktur pajak melalui tahapan validasi yang ketat,” bunyi pengumuman tersebut, dikutip Ju­mat (17/6).

Pemerintah meminta PKP un­tuk siap menggunakan e-Faktur dengan melakukan beberapa langkah awal. Pertama, PKP me­masang aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di perangkat komputer

ini terhubung ke program e-SPT, sehingga akan memudahkan PKP dalam membuat SPT Masa PPN secara elektronik. “Aplikasi tersemasing-masing. Aplikasi e-Faktur but dilengkapi pula dengan buku manual yang menjelaskan cara penggunaannya,” dikutip dari pengumuman. ­

Baca Juga :  Pemuda Jasinga Sulap Getah Jadi Rupiah

Setelah itu, PKP dapat mem­peroleh Sertifikat Elektronik den­gan cara mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat PKP dikukuhkan, lalu petu­gas akan memandu prosedur beri­kutnya.