Untitled-5Peredaran dan penyalahgunaan vaksin palsu di sejumlah rumah sakit di Jawa Barat membuat Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), kelabakan. Tak mau ambil risiko, seluruh dinas kesehatan yang ada di Jawa Barat diminta untuk mendata ulang jumlah dan nama balita. Ini dilakukan untuk mempersiapkan vaksinasi ulang.

YUSKA APITYA AJI
[email protected]

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Alam Lucyati me­nyatakan, pihaknya meminta seluruh rumah sakit dan fasili­tas kesehatan pengguna vak­sin palsu agar secepatnya menyetor data nama anak yang mendapat vaksin palsu di tempatnya masing-masing. “Tolong dilihat agar kami bisa melihat apakah di antara mereka masih ada ba­tas umur yang masih bisa kami berikan imunisasi, karena imunisasi men­genal umur,” kata dia di Bandung, Jumat (15/7/2016).

Alma sudah meminta Dinas Kesehatan tempat temuan vaksin palsu itu untuk memfasili­tasi vaksinasi ulang sekaligus menghi­tung persediaan vaksin di tempat­nya masing-masing. “Sambil berkoordi­nasi kalau kurang atau tidak ada, kami bantu dari vaksin di provinsi,” kata dia.

Menurut Alma, Gubernur Jawa Barat sudah meminta agar secepatnya bisa dilaku­kan imunisasi ulang bagi anak-anak yang masih cukup umur menjalani imunisasi. Alma mengaku belum bisa menaksir jumlah anak-anak yang membutuhkan vaksinasi ulang. Sebab, pihaknya masih menunggu data dari masing-masing rumah sakit dan bidan di kabupaten/kota. Namun dia mengklaim, stok vaksin yang dimiliki pemerintah provinsi Jawa Barat mencukupi un­tuk vaksinasi ulang.

BACA JUGA :  Kecelakaan Truk Trailer di Surabaya Lindas Suami Istri Hingga Tewas

Alma menambahkan, Di­nas Kesehatan bersama Ba­lai Besar POM Bandung ma­sih menyisir penggunaan vaksin di Jawa Barat. Penelusuran sementara mendapati vaksin yang dipergunakan di rumah sakit pemerintah dan fasili­tas kesehatan yang dikelola pemerin­tah hingga posyandu aman. Penyisiran saat ini difokuskan pada rumah sakit swasta di Jawa Barat. Alma berujar, vaksin yang dipalsukan mayoritas vak­sin impor.

Kepala Balai Besar POM (Penga­was Obat dan Makanan) Bandung Abdul Rahim membenarkan sedang menyisir rumah sakit dan fasilitas ke­sehatan yang menggunakan vaksin di luar vaksin pengadaan pemerintah. “Kami sampling, kami kirim ke POM Pusat untuk di uji. Itu yang dilaporkan ke Satgas Pemberantasan Vaksin,” kata dia, Jumat (15/7/2016).

Rahim mengaku tidak bisa mem­beberkan hasil pemeriksaan itu karena sudah diputuskan untuk diberikan satu pintu lewat Kementerian Kesehat­an. “Sekarang sudah ada Satgas, dan Menteri Kesehatan minta satu suara, satu pintu,” kata dia. Kendati demiki­an, Rahim membenarkan salah satu modus masuknya vaksin palsu itu dengan alasan vaksin impor.

Dia menambahkan, vaksin produk Biofarma dan distributor resmi sudah dinyatakan aman.

BACA JUGA :  Diduga Dibunuh, Pasutri di Banten Ditemukan Tewas Membusuk Penuh Luka

Kasus vaksin palsu ini diharapkan membuat rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada lebih hati-hati menyediakan vaksin. Jika masyarakat ragu, dia menyarankan untuk lang­sung bertanya pada dokter mengenai asal vaksin yang dipergunakan. “Kami berharap pengadaan vaksin nanti satu pintu lewat bagian farmasinya karena ada apoteker yang bisa mengidentifi­kasi itu,” tutur dia.

Terpisah, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Agung Setya mengatakan jumlah tersangka vaksin palsu kini menjadi 23 orang, terhitung hingga Jumat (15/7/2016). Mereka terdiri atas 6 produsen alias pembuat vaksin palsu, 9 distributor, 2 pengumpul botol bekas, 1 pencetak label atau kemasan, 2 bidan, dan 3 dokter. “Tersangka sebagian besar su­dah selesai pemeriksaannya, pember­kasan sedang berjalan,” kata Agung saat memberikan keterangan pers di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, kemarin.

Agung menjelaskan, tiga dokter yang menjadi tersangka berinisial AR, H, dan I. “Pada 13 Juli, kami memerik­sa dokter AR, pemilik klinik berinisial PAML di Jalan Kemanggisan Pulo di Palmerah, Jakarta Barat,” ujar Agung. Dalam pemeriksaan itu, polisi men­emukan beberapa bekas vaksin palsu yang digunakan, catatan, dan trans­aksi keuangan pembelian vaksin palsu.

============================================================
============================================================
============================================================