BOGOR TODAY – Banyaknya pemenang proyek di PemerÂintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Unit Pengadaan lelang (ULP) yang dianggap cacat adÂministrasi mulai disikapi oleh Sekertariat Bersama (Sekber) Gabungan Pengusaha KonÂtruksi (Gapensi) Kota Bogor.
Mereka merasa proses ketÂerbukaan lelang di ULP terkeÂsan ditutupi dan tidak dibuka secara transparan sehingga menimbulkan kecurigaan oleh para kontraktor di Kota Bogor.
Ketua Gapensi dan Sekber Kota Bogor, Andre Indradi mengatakan, Walikota Bogor dianggap tidak memberikan porsi lebih kepada Gapensi Kota Bogor untuk menjelasÂkan mekanisme proyek yang selama ini dianggap janggal.
“Mohon kepada Walikota lebih perhatian kepada kami, karena kami juga warga Bogor. Dengarkanlah aspirasi kami. Kita rumuskan secara berÂsama,†keluh Andre kepada wartawan kemarin saat menÂgadakan rapat di Kintamani dengan para Ketua Asosiasi Jasa Kontruksi di Kota Bogor.
Sementara itu, Ketua AsÂpekindo Kota Bogor, Tumpal Pandjaitan mengatakan, proyek-proyek yang ada di Kota Bogor terkesan seperti dimonopoli oleh segelintir orang melalui mekanisme ULP yang selalu mengklaim kesalaÂhan administrasi. “Kami minta ketebukaan ULP agar lebih transparansi ketika melakuÂkan proses lelang,†tuturnya.
Ia juga mencontohkan seperti proyek-proyek RSUD, Pedestrian Kebun Raya dan lain sebagainya harus dibuka secara gamblang dari awal lelang hingga terpilihnya pemenang lelang.
“Pada saat kualifikasi pemenang seharusnya para tenaga ahli dihadirkan, setelah announcing ULP menambahÂkan persyaratan lelang. Tidak boleh ada pemenang yang meÂlebihi sisa kemampuan paket. Itu merupakan cacatnya para pemenang lelang,†terangnya.
Ia menambahkan, dirinya memiliki bukti-bukti yang kuat terkait cacat administrasi para pemenang lelang yang dinÂyatakan oleh Pemkot Bogor. “Diduga ada ‘oknum’ yang bermain disini dan ULP meraÂsa ketakutan dengan ‘oknum’ ini,†terangnya.
Senada Wakil Kamar Dagang Industri (Kadin) bidang kontrukÂsi, Agus Lukman mengatakan diduga ada oknum-oknum yang bermain dalam proses lelang ini. “Proses pemilihan langsungÂpun seharusnya dinas mengunÂdang perusahaan-perusahaan, kemudian disitu barulah ULP menyeleksi. Bukan melalui deÂwan,†pungkasnya.
Sekedar informasi, proyek yang dinilai janggal oleh para pengusaha kontraktor di Kota Bogor yakni proyek pedestriÂan Kebun Raya Bogor, proyek RSUD Kota Bogor dan beberÂapa mekanisme cara pemiliÂhan langsung terhadap proyek yang bernilai dibawah Rp 200 juta.
(Abdul Kadir BasalaÂmah)
Bagi Halaman
