Untitled-6BOGOR TODAY – Mengantisipasi adanya rent­enir di Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor gencar mengkampanyekan dan mensosialisa­sikan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Bagi siapa saja yang menyeleng­garakan keuangan mikro yang tidak mempunyai legal formal dian­cam hukuman tiga tahun dan denda maksimal 1 miliar.

Demikian hal itu ditegaskan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bo­gor Eko Prabo­wo di Balaikota Bogor, Senin (1/8/2016). Menu­rut Eko, apabila ada masyarakat yang melaporkan hal itu, seperti rent­enir yang meminjam­kan uang dan masyarakat merasa keberatan lalu mel­aporkannya maka rentenir itu bisa kena. Begitu pula dengan koperasi yang domisilinya di luar daerah tetapi anggotanya di Kota Bogor itu sudah menyalahi aturan.

“Terhadap koperasi yang seperti itu kami akan memberlakukan sanksi tegas,” kata Eko. “Kalau wilayahnya di luar daerah ya di daerah itu saja, karena koperasi itu kan dari oleh dan untuk anggota,” tan­dasnya.

Masih menurut Eko, sanksi untuk koperasi yang tidak mengin­dahkan perin­gatan bisa dilan­jutkan dengan p e m b e k u a n . Tahun ini pi­haknya beker­jasama dengan D e k o p i n d a akan merasion­alisasi 50 kop­erasi. Dari 700 koperasi yang ada 60% nya adalah koperasi yang klepek-klepek, hidup segan mati tak mau.

“Seiring dengan waktu kalau memang 402 koperasi ini tidak bergerak ya sudah kami rasionalisasi semuanya dan sisanya seban­yak 195 akan dibina,” pungkasnya. (Abdul Ka­dir Basalamah)