Pihaknya mengakui, jumlah PNS usia 50 tahun ke atas lebih tinggi. DiÂdominasi oleh PNS guru, sehingga perlu cepat diantisipasi sebelum banÂyak yang masuk masa pensiun. Jangan sampai ada kasus ruang kelas yang tiÂdak ada gurunya.“Perencanaan kedeÂpan harus akurat, untuk itu dibutuhÂkan data realtime,†tegasnya.
Ditanya alokasi anggaran untuk CPNS, ia memaparkan ada dan cuÂkup untuk 90 ribu formasi CPNS di pusat. Tentunya akan berbeda jika berbicara kebutuhan di masing-masing daerah. Pada dasarnya, lanÂjut Bima, dengan kondisi keuangan negara dan situasi ekonomi yang seperti ini pihaknya memilih berhaÂti-hati.“Kami ingin ada perekrutan CPNS. Hanya saja di sisi lain takutnya nanti ada pemotongan anggaran. ImÂbasnya, gajinya tidak akan mencuÂkupi. Salah satunya menunggu hasil tax amnesty. Kalau uangnya tidak masuk, jelas akan menjadi kendala baru,†cetusnya.
Kalaupun jadi ada perekrutan CPNS, BKN hendak memprioritaskan para sarjana yang mempunyai nilai tinggi untuk mendaftar dan menemÂpati formasi pegawai pemerintahan. Perlu diketahui, upaya tadi sudah diÂlakukan pada tahun 2014 silam. SetiÂdaknya ada 200 formasi khusus untuk lulusan cumlode. “Kedepan akan lebÂih banyak jumlahnya, kita ada cadanÂgan sebanyak 7.000 formasi khusus untuk itu. Paling tidak 2.000 sampai 3.000 dulu lah untuk formasi lulusan sarjana berprestasi. Artinya, mereka bisa menjadi kader birokrasi kedeÂpan,†tukasnya.
Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BiÂrokrasi (Menpan RB) Asman Abnur diÂminta untuk fokus membenahi sistem pendataan pegawai negeri sipil (PNS).
Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengatakan akan meminta penjelasan kepada Menpan RB terÂkait upaya tersebut. Tidak hanya itu, Arteria juga akan menanyakan kepada Asman tentang target penÂcapaian Kementerian PAN-RB. “Kita akan tanyakan kebijakan apa yang akan dilakukan Pak Menteri untuk delapan agenda reformasi birokrasi. Apa target capaian? Jadi lebih kepada target-target nya,†kata Arteria, Jumat (12/8/2016).
Tidak hanya berfokus pada PNS saja, Politikus Partai Demokrasi InÂdonesia Perjuangan (PDIP) juga menÂgatakan identifikasi pencegahan PNS fiktif juga perlu diperhatikan. “TenÂtunya PNS fiktif akan menjadi bagian yang akan kami tanyakan karena suÂdah terintegrasi dalam bonggol perÂmasalahan yang sudah kita identifiÂkasi,†kata Arteria.
Dia juga akan membicarakan keÂpada Menpan RB terkait berbagai isu, di antaranya jumlah PNS, rekruitmen PNS, transparansi penempatan pejaÂbat. (Yuska Apitya Aji
