KEADAAN demokrasi saat ini menjadi perbincangan sejumlah kalangan masyarat Indonesia, Ada Tanya yang terlontarkan, sudah sampai dimanakah konsep demokrasi dijalankan dan dipahami di indonesia? Pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk para elit politik yang mengemban amanah rakyat untuk menjalankan setiap program ketata negaraan, yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, sangat wajib untuk dilaksanakan secara pembangunan yang continiu (berkesinambungan).
Oleh: W. HIDAYAT LBS
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Demokrasi adalah sistem yang paling ideal untuk sebuah Negara, karna deÂÂmokrasilah yang mampu untuk memberikan hak perpolitikan kepada seluruh rakyÂÂat dalam suatu Negara. Mengingat apa yang dikatakan oleh M. Alfan Alfian dalam bukunya yang berÂÂjudul ‘’Demokrasi Pilihlah Aku’’, ia mengatakan berpolitik bukanÂÂlah suatu profesi, tetapi keinginan untuk mengabdi kepada Negara. Karena dalam berpolitik siapapÂÂun berhak dan dari latar belakang apapun, seorang petani, dokter, pengusaha, nelayan, buruh, artis, pembalap, petinju, dll. Semuanya pantas dan layak untuk dipilih dan memilih.
Paham demokrasisme, mengaÂÂnut asas kedaulatan rakyat. Dimana rakyat bebas untuk berpendapat, berbuat, dan bertanya. Tiada baÂÂtas dan tiada sekat antara berbagai kelas masyarakat kelas pemimpin dan kelas masyarakat sipil, deÂÂmokrasi pada awalnya di deklaraÂÂsikan disaat revolusi prancis pada tahun 1789. Ada tiga unsur yang terkandung didalam demokrasi, yaitu kebebasan, kemerdekaan, dan kebersamaan, itulah tiga unsur intisari dari demokrasi. M. Hatta sangat sepakat terhadap demokraÂÂsi diterapkan menjadi konsep ketÂÂatanegaraan. Tetapi karna melihat teorisasi dan praktek-empiris deÂÂmokrasi di indonesia tidak sejalan maka kekecewaan Hatta terhadap demokrasi dikumandangkan diÂÂdalam bukunya yang berjudul ‘’DeÂÂmokrasi Sosial’’.
Sejauh ini demokrasi bergerÂÂak secara pasif, hanya berkutak didalam pemilihan umum, para elit politik hanya memperhitungÂÂkan ‘’menang dan kalah’’ dalam arena catur perpolitikan di NegaÂÂra ini. Ketidak pedulian para elit politik terhadap kesejahteraan rakyat baik secara perekonomian rakyat, kesehatan dan pendidikan terlihat sangat lambat pertumbuÂÂhannya dan kemajuannya. ApakÂÂah ini disebabkan karna dinamika perpolitikan saat ini berkepanÂÂjangan yang belum menemukan solusi untuk penyelesaian konflik politik tersebut?, semoga tidak.
KEPENTINGAN PARTAI
Sejumlah media massa heboh memberitakan kondisi perpolitiÂÂkan yang penuh dengan konflik di Negara ini. Ada dua hal yang menjadi tontonan rakyat IndoneÂÂsia dalam konflik politik di Negara ini ; pertama, adanya dualisme kepemimpinan dalam satu partai, kedua, adanya perebutan kekuaÂÂsaan antara partai satu dengan partai yang lainnya. Semua konÂÂflik itu terlihat jelas bukan karna memperjuangkan hak rakyat, tetapi konflik itu hanya memperÂÂjuangkan kepentingan segelintir elit politik yang sedang berkuasa. Pendapat diatas senada dengan apa yang dikemukakan oleh Tonny D Widiatono didalam buku Forum Wangunwijaya III yang berjudul ‘’Negara Minus Nurani’’, ia menÂÂgumandangkan bahwa hilangnya kenegarawanan dikalangan pemiÂÂmimpin kita masih melihat dalam pribadi-pribadi para eksekutif terÂÂpilih, baik presiden maupun menÂÂteri-menteri kelekatan masih lebih kuat pada partai mereka dari pada kepentingan rakyat.