Kota Bogor kembali menorehkan namanya di kancah Internasional. Pasalnya Kota Bogor menjadi kota pertama yang menjalin kerja sama dengan Oxford University.
HAL tersebut d isampaikan Mahasiswa S3 Kebijakan SosÂial Putu Geniki Lavinia Natih yang melakukan audiensi dengan Walikota Bogor Bima Arya Senin (1/8/2016) di ruang Paseban Punta BalaiÂkota Bogor. Kerja sama ini dalam bentuk workshop tentang Pemetaan KemiskiÂnan di Kota Bogor dengan output sebuah software statistik. “Software statistik ini bisa dimanfaatkan bagi penentuan kebijakan di PemÂkot Bogor,†ujar Niki sapaan akrabnya.
Niki menuturkan, awal diÂpilihnya Kota Bogor sebagai tempat penelitian sudah sejak satu tahun lalu. Pembimbing disertasinya kerap kali meminÂta ia menterjemahkan berita-berita lokal dari negara urban. Tak disangka, pembimbingnya tertarik dengan Kota Bogor yang mempunyai program inoÂvatif dan menginspirasi. Salah satunya terkait 20 Program Pengentasan Kemiskinan BerÂdasarkan 7 Urusan yang dicetus Bima Arya. “Dari pembimbing memutuskan risetnya di Kota Bogor,†jelas alumni S1 Fakultas Ekonomi Univeristas Indonesia (UI) itu.
Lebih lanjut Niki menuturÂkan, direncanakan workshop akan berlangsung di Agustus dengan turut mengundang sekitar 30 Kepala Dinas atau Kepala Bagian Organisasi PerÂangkat Daerah (OPD). Pada kegiatan workshop nantiÂnya, akan dimasukan data dari dinas terkait pemetaan kemiskinan ke dalam sofware. Software yang dibuat oleh Niki dan pembimbingnya nanti akan menghasilkan indikator kemiskinan berdasarkan data-data yang diinput dari dinas terkait. “Kedepan setelah workÂshop ini berharap kerja sama Pemkot dan Oxford bisa terus terjalin,†pungkas perempuan 26 tahun ini.
Seperti diketahui, Pemkot Bogor meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan hingga Rp 240 miliar tahun ini untuk mensubsidi sekitar 50.000 jiwa, dibandingkan reÂalisasi anggaran sebesar Rp 197 miliar tahun lalu.
Wakil Walikota Bogor UsÂmar Hariman mengingatkan, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu dari enam prioritas yang telah diÂtentukan di dalam Rencana Pembangunan Jangka MenenÂgah Daerah (RPJMD) 2015-2019. “Maka menjadi kewajiban kita untuk bisa mencapai target-tarÂget yang telah ditentukan itu,†kata dia.
