Yuska Apitya Aji
Sejumlah rekening gendut milik pejabat negara dan ribuan rekening terindikasi money laundring, dibuka ke publik. Ini dilakukan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang baru, Kiagus Ahmad Badarudin.
Begitu serah terima jabatan Kepala PPATK dari pejabat lama Muhammad Yusuf ke Kiagus Ahmad Badarudin, banyak warisan kinerja Yusuf yang dibuka ke publik. Yusuf membeberkan kinerjanya selama lima tahun menjabat sebagai Kepala PPATK. Yusuf menjabat sejak Oktober 2011 hingga 30 September 2016.
Selama menjabat, Yusuf fokus menganalisis segala laporan transaksi keuangan yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana terorisme serta narkoba. Bersama pemerintah, PPATK membentuk Komite TPPU.
“Kami antisipasi apabila ada hal-hal yang menimbulkan ambigu atau keraguan pihak internasional. Kami komit mengatasi tindak pidana itu,” kata Yusuf seusai menyerahkan jabatan Kepala PPATK ke Kiagus Ahmad Badarudin, di Jakarta, Rabu, (26/10/2016).
Di tangan Yusuf, PPATK menghasilkan 1.734 hasil analisis yang disampaikan kepada penegak hukum. “Kalau analisis berarti indikasi pidana,” katanya.
PPATK juga menghasilkan 76 hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada penyidik atau kementerian dan lembaga terkait.
Menurut Yusuf, dari 5.836 rekening yang terdistribusi di 632 penyedia jasa keuangan, terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pidana tersebut bisa berasal dari korupsi, gratifikasi, perbankan, narkoba, perjudian dalam jaringan, perpajakan, dan tindak pidana bidang kepabeanan. “Beberapa kasus hasil analisis dan hasil pemeriksaan telah sampai ke persidangan dan divonis TPPU hingga inkracht,” kata dia.
Dari produk analisis dan pemeriksaan, PPATK membantu peningkatan pajak untuk negara senilai lebih dari Rp 3,5 triliun. PPATK juga melayani permintaan Direktorat Jenderal Pajak untuk menelusuri rekening 3.100 wajib pajak penunggak. PPATK menyampaikan data rekening 2.961 wajib pajak kepada Direktorat. Walhasil, petugas pajak dapat mengejar tunggakan sebesar Rp 25,9 triliun dari 2.393 wajib pajak.
Selain itu, ada 921 informasi PPATK yang telah diteruskan kepada instansi terkait. Biasanya, instansi memohon informasi dalam seleksi calon pejabat, komisioner, atau wakil daerah. PPATK terlibat membantu pencegahan politik uang dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah bekerja sama dengan Bawasalu dan Komisi Pemilihan Umum. “Kami sudah punya nama-nama anggota dewan apabila mereka menjadi pejabat, tapi tidak bisa kami tangani sendiri,” kata Yusuf.
Sementara itu, Mantan Wakil PPATK Agus Santoso mengingatkan banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Kiagus Ahmad Badaruddin dan Dian Ediana Rae. Salah satunya, kata dia, penelusuran terhadap transaksi pendanaan terorisme.
“Penelusuran pendanaan terorisme itu menjadi perhatian internasional sekarang. Itu yang terdekat dan harus ditangani dengan baik,” ujar Agus di Istana Kepresidenan, kemarin.
Selain itu, pekerjaan yang perlu dilanjutkan pimpinan baru adalah pengawasan transaksi keuangan menjelang pemilihan kepala daerah serentak. Menurut Agus, pilkada serentak rentan akan praktek money politics, sehingga PPATK harus mulai mengendus transaksi-transaksi mencurigakan. “Yang perlu dicermati adalah sumbangan tidak langsung kepada calon, melainkan kepada relawan. Itu tugas pimpinan baru. Kami (pimpinan lama) sudah mulai menginisiasi dengan melakukan riset dua kali tentang pilkada dan akan ada riset lanjutan untuk 2017,” ujarnya.
Menanggapi masukan dari Wakil Ketua PPATK sebelumnya, Kiagus mengatakan dia akan bertemu dengan pimpinan lama untuk menanyakan hal apa saja yang belum selesai dan perlu dilanjutkan. Ia berencana sore ini bertemu dengan mereka. “Kami tentu belajar dulu, diskusi dulu, dengan pimpinan PPATK yang lama,” ucapnya.
Kiagus juga menyatakan kesiapannya membuka kembali kasus Panama Papers dan mengungkap siapa saja yang ada dalam dokumen itu.
Menurut Kiagus, Presiden Joko Widodo sudah meminta PPATK menelusuri figur-figur yang menghindari pajak. Kejahatan perpajakan, sebagaimana disinggung dalam Panama Papers, adalah satu dari sekian banyak hal yang harus diusut tuntas oleh PPATK. Ia berharap pimpinan PPATK yang baru bisa menggunakan kemampuannya untuk menelisik, mengusut, serta mengevaluasi data rekening dan transaksi mencurigakan.
Kiagus menegaskan, segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan pencucian uang dan kejahatan perpajakan akan ditelusuri. “Dalam rangka penegakan hukum, tentu itu akan kami lakukan,†ucapnya kepada wartawan yang menemuinya di kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Kiagus mengakui, menindaklanjuti perkara perpajakan, sebagaimana disebut dalam Panama Papers, bukan perkara mudah. Sejumlah kerja sama harus dibuat. “Kita akan berkerja sama dengan Kementerian Keuangan atau Dirjen Pajak,” ujarnya.
Sebagaimana pernah diberitakan, Panama Papers berisi jutaan dokumen finansial dari sebuah firma hukum asal Panama yang bocor ke sejumlah media. Dokumen itu mengungkap jejaring korupsi, pencucian uang, dan kejahatan pajak sejumlah figur penting, seperti kepala negara, agen rahasia, pesohor, dan buron.
Hasil dari kejahatan itu lebih banyak mengendap di negara-negara bebas pajak. Dari data Panama Papers yang diterima Tempo, sejumlah taipan dan pejabat penting di Indonesia pun melakukan hal sama.
Mantan Kepala PPATK Muhammad Yusuf membenarkan hal itu pada April lalu. Namun, beberapa bulan sejak dibuka ke publik, kasus Panama Papers tenggelam.(*)
