a1-14102016-kakian-okeMENTERI Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, memberikan kuliah umum di Institut Pertanian Bogor (IPB) kemrin. Banyak hal dibahas dalam kuliah umum tersebut, salah satunya soal pencurian ikan.

Susi juga bercerita ketika ia dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Susi merasa jadi satu-satunya menteri yang yang paling tidak berpendidikan di Indonesia.

“Waktu diminta jadi menteri oleh Pak Presiden (Jokowi), saya minta tidak ada intervensi. Banyak yang harus dibereskan,” kata Susi dalam Kuliah Umum dengan tema ‘Membangun Kedaulatan Perikanan Melalui Pemberantasan Illegal Fishing‘ di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Darmaga, Bogor, Kamis (13/10/2016).

Setelah menerima jabatan sebagai menteri, hal pertama yang dilakukan Susi adalah menghentikan upaya pencurian ikan di dalam negeri oleh kapal-kapal asing.

“Saya panggil dubes-dubes negara yang terkait illegal fishing. Saya undang, saya ajak makan. Saya bilang, ‘saya baru diangkat dan saya ini menteri yang paling tidak berpendidikan dibanding menteri lainnya, tapi saya diberi tugas oleh pemerintah. Saya akan mendapat banyak tantangan, saya butuh dukungan dan asistensi anda-anda sekalian’,” ujar Susi menirukan ucapannya kepada para dubes.

Hasilnya? Para dubes ini setuju. Menurut mereka, masalah pencurian ikan ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. “Di kita itu ada aturan yang luar biasa. Nahkoda asing kalau tertangkap tidak boleh ditahan, ini aturan yang aneh. Ya sudah, saya tenggelamkan saja kapalnya. Dan itu yang saya lakukan selama ini,” ucapnya.

Hasilnya, kapal-kapal asing kini tidak berani melaut dan hanya bertengger di pelabuhan. Jumlah tangkapan ikan nelayan lokal naik tinggi. “Orang-orang kaget banyak kapal-kapal besar yang parkir di pelabuhan. Selama ini kan mereka lihatnya hanya lampu-lampu saja di tengah laut. Karena selama ini mereka tidak pernah berlabuh, tapi lakukan transhipment,” katanya.

Susi, bercerita saat pertama kali diangkat menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menemukan banyak masalah di industri laut dan perikanan Indonesia.

Salah satu masalah terbesar di industri kelautan dan perikanan Indonesia adalah maraknya kapal asing menangkap ikan dengan bebas. Bebas karena merasa punya izin untuk menangkap ikan.

Padahal, kata Susi, izin yang diberikan adalah duplikat dari izin yang diberikan kepada pengusaha lokal. Pengusaha lokal ini memperbanyak izin tersebut dan menjualnya ke pihak asing.

“Waktu itu saya panggil para big boss. Saya tanya ‘berapa izin yang anda kopi?’ Dia bilang 3, nggak percaya. Lima bu, masih nggak percaya. Ya 10 deh bu,” kata Susi.

Selain itu, kata Susi, data di KKP sendiri selalu berubah-ubah setiap waktu. Bahkan untuk meminta data secara rutin saja sangat sulit.

“Sekarang kita sudah bergerak menuju satu data. Kalau dulu berubah-ubah terus. Terutama minta data kapal-kapal eks asing berubah terus datanya,” ujarnya.

Susi menambahkan, ada sekitar 1.300 izin yang diberikan kepada kapal eks asing oleh KKP. Namun kenyataan di lapangan tidak begitu. “Kata ‘godfather’ (mafia), dia kopi sampai 10 izin kadang-kadang. Kalau begitu dari 1.300 izin bisa jadi 13.000. Bisa dibayangkan ada segitu banyak kapal asing berkeliaran di perairan kita,” jelasnya.

Ukuran kapalnya pun sangat besar, kata Susi, mulai dari 200 GT sampai 800 GT. Bisa dibayangkan berapa ton ikan yang diraup sekali melaut.

“Jaringnya itu 50 km ke atas, mungkin 100 km. Kalau cantrang Pantura kapal 80-100 GT bisa 6 km, ini mereka ratusan km. Bagaimana tidak menghabiskan sumber daya kita?” tanya Susi.

Akhirnya Susi pun melarang asing menangkap ikan di perairan RI. Hanya nelayan dan kapal lokal yang diperbolehkan menangkap ikan.

Susi datang di Bogor diantar Mercedes Benz Viano berplat nomor RI 40, dikawal oleh satu motor polisi dan mobil pengawal ke Markas Polda Metro Jaya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Berangkat dari Polda Metro Jaya pukul 08.50 WIB, helikopter Susi langsung terbang menuju Bogor. Heli yang digunakan Susi adalah milik pribadi yang biasa diparkir di Bandara Halim Perdanakusuma.

Susi duduk di samping pilot. Sementara di kursi belakang helikopter ada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar, dan Staf Khusus, Fika Fawzia di dalam helikopter.

Selain memberikan kuliah umum, Susi juga akan menyaksikan beberapa penandatanganan kerja sama alias memorandum of understanding (MoU) antara beberapa institusi.

Salah satu yang akan melakukan kerjasama adalah pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan IPB. Rangkaian acara ini diperkirakan dimulai pukul 09.00 WIB. (Alfian Mujani)