rehab-rumahJAKARTA, TODAY—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengurangi angka rumah tidak layak huni di Indonesia. Jumlah rumah tidak layak huni yang di tahun 2015 sebanyak 2,51 juta ditargetkan berkurang menjadi 1,9 juta unit.

Salah satunya adalah dengan memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan ini diberikan khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bersifat stimulan.

Bantuan ini juga diberikan untuk meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah beserta sarana dan prasarana umum.

Di tahun 2016, Kementerian PUPR menargetkan pemberian BSPS kepada 95.000 rumah tinggal yang 90% di antaranya merupakan peningkatan kualitas tempat tinggal. Bantuan BSPS yang diberikan tahun ini mencapai Rp 1,5 triliun.

“Tahun 2016 target 95.000 unit. Ini terdiri dari 94.000 peningkatan kualitas dan 1.000 unit untuk pembangunan baru. Nilainya sebesar Rp 1,5 triliun,” kata Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan R Jhony Fajar Sofyan Subrata, kemarin.

Kementerian PUPR memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan besaran Rp 7,5-15 juta per rumah. Bantuan ini khusus diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bagaimana cara masyarakat mendapatkannya? Rekomendasi penerima bantuan BSPS dari Kementerian PUPR didapatkan dari usulan masyarakat yang dikirimkan ke pemerintah kota atau pemerintah kabupaten setempat lewat tim fasilitator desa. Usulan tersebut kemudian diteruskan ke pemerintah provinsi yang nantinya bermuara di pemerintah pusat.

“Dari pemerintah kota atau pemerintah kabupaten koordinasi dengan pemerintah provinsi mengusulkan rumah tidak layak huni. Nah dari situ kita verifikasi,” terang Jhony Fajar.

Setelah dinyatakan layak untuk mendapatkan BSPS, peningkatan kualitas rumah yang masuk kategori tidak layak huni kemudian direnovasi secara bersama-sama dengan masyarakat setempat. Konsep ini dilakukan dengan asas kebersamaan dan gotong royong sehingga kualitas tempat tinggal masyarakat semakin meningkat.

Besaran bantuan berkisar antara Rp 7,5-15 juta per rumah, tergantung kepada tingkat kelayakan rumah. Bantuan akan diberikan dalam bentuk bahan material, bukan tunai. “(Sebanyak) 70% rumah dibangun masyarakat. Ini potensi yang mana masyarakat mempunyai kemampuan membangun sendiri,” kata Jhony.

Program ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan tugas untuk mengurangi jumlah tidak layak huni di Indonesia. Hingga 2019, Kementerian PUPR menargetkan rumah tidak layak huni berkurang menjadi 1,9 juta dari 2,51 juta di 2015.

Data yang dihimpun, di Kabupaten Bogor saat ini terdapat 9.975 unit rutilahu yang tersebar di 40 kecamatan. Pemkab Bogor sendiri mengaku kekurangan anggaran untuk melakukan rehab. Bahkan, segudang cara dipakai Bupati Bogor, Nurhayanti untuk menarik bantuan swasta melalui dana bantuan CSR (Coorporate Social Responsibility), namun tak kunjung tuntas.(Yuska Apitya)