CIBINONG, TODAY – Saat ini, seluruh desa di Kabupaten Bogor tengah dimanjakan dengan banyaknya anggaran yang turun ke desa seperti, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bantuan provinsi dan lainnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor mulai menyoroti anggaran yang ada di desa. Dihawatirkan, uang tersebut tidak dialokasikan sebagaimana peruntuk,nnya.
“Seluruh Kepala Desa (Kades) dalam melaksanakan pembangunan ditingkat desa agar dilaksanakan sebaik – baiknya dan sesuai aturan Pemerintah Kabupaten. ADD maupun DD yang dialokasikan pemerintah pusat peruntukannya harus jelas sesuai dengan kebutuhan dan program desa,†ujar Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Ade Senjaya.
Dalam membangun, lanjut Ade, pemerintah desa harus memperhatikan baik kualitasnya maupun kuantitas dalam pembangunan yang akan dilaksanakan itu. Jika, ada yang bermain atau menyimpang soal ADD dan DD, maka akan kena masalah,” ujar Ade.
Menurut politisi partai Demokrat ini, Kades harus paham dan transparan dalam mensosialisasikan ke masyarakat bahwa pembangunan tersebut menggunakan uang negara.
“Masyarakat harus paham soal sumberdana DD maupun ADD ini, jika tak dipahami maka bisa saja dimanfaatkan secara Politis oleh Pemerintah Daerah (Pemdes) sebagai program mereka, karena banyak masyarakat tidak tahu sumber dana yang saat ini digunakan untuk pembangunan dilingkungan mereka (Masyarakat),” ungkapnya.
Ade juga meminta harus ada pengawasan serius baik dari Pemdes sendiri maupun masyarakat setempat. “Semua harus ikut memperhatikan pembangunan DD dab ADD. Saya meminta kepada masyarakat di Kabupaten Bogor ini, harus peduli terhadap lingkungan dalam memajukan roda perekonomian dilingkungannya masing-masing,” harapnya. (Iman R Hakim)
