JAKARTA, TODAY—Kemudahan menjalankan usaha di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tampak dari laporan Bank Duia (World Bank) berjudul “Doing Business 2017: Equal Opportunity for All”. Laporan ini menempatkan Indonesia di posisi 91, naik 15 level dari posisi sebelumnya.
Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, mengatakan, peningkatan peringkat ini tak lepas dari upaya keras pemerintah dalam melakukan perombakan perizinan.
“Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan mutu lingkungan usaha bagi sektor swasta, khususnya dalam tiga tahun terakhir,” kata dia, Rabu (26/10/2016).
Bank Dunia, kata Chaves, menilai bahwa perombakan perizinan yang dilakukan Pemerintah Indonesia mulai dirasakan oleh para pelaku usaha. Hal ini memberi imbas positif bagi perekonomian Indonesia. “Komunitas usaha global serta pengusaha lokal akan lebih terdorong dengan semakin mudahnya proses menjalankan usaha di berbagai bidang,” tandas dia.
Bank Dunia (World Bank) mencatat, Indonesia telah melakukan tujuh reformasi dalam satu tahun terakhir, untuk memperbaiki iklim usaha bagi pengusaha lokal maupun internasional.
Tujuh bidang reformasi yang telah dilakukan, menurut catatan Bank Dunia, meliputi memulai usaha, kemudahan memperoleh sambungan listrik, pendaftaran properti, kemudahan memperoleh pinjaman, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak. Menurut Bank Dunia, Indonesia menjadi negara yang paling agresif dalam hal merombak iklim usahanya agar menjadi lebih baik.
“Indonesia mencatat rekor dengan melakukan tujuh reformasi dalam satu tahun terakhir, untuk memperbaiki iklim usaha bagi pengusaha lokal, menurut laporan tahunan terbaru Doing Business dari Kelompok Bank Dunia,” demikian bunyi laporan Bank Dunia, Rabu (26/10/2016).
Di sektor ketenagalistrikan, proses mendapat sambungan listrik untuk pergudangan menjadi lebih cepat setelah adanya penambahan pasokan listrik oleh penyedia layanan. Setidaknya, hal tersebut bisa dijumpai di Jakarta dan Surabaya. Hal ini berakibat pada berkurangnya waktu yang diperlukan bagi kontraktor untuk melakukan pekerjaan luar.
Di Surabaya, penyedia layanan listrik juga telah menyederhanakan proses permintaan sambungan baru, sehingga makin mudah bagi pengusaha untuk memperoleh sambungan listrik. “Saat ini rata-rata di Indonesia, hanya diperlukan 58 hari bagi sebuah usaha untuk memperoleh sambungan listrik dibanding 79 hari tahun lalu,” bunyi laporan Bank Dunia.
Beberapa reformasi dalam satu tahun terakhir, menurut laporan itu ditunjang oleh menerapkan penggunaan sistem online dalam berbagai proses perizinan. Misalnya, memulai usaha menjadi lebih mudah karena adanya berbagai sistem online yang fungsional.
“Saat ini seorang pengusaha hanya memerlukan 25 hari untuk memulai sebuah usaha, dibandingkan sebelumnya yang mencapai 48 hari,” catat Bank Dunia.
Keandalan proses pendaftaran transfer properti juga diperkuat melalui proses digitalisasi pencatatan tanah dan pembuatan sistem informasi geografis. Selain itu, proses pembayaran pajak sekarang menjadi lebih mudah setelah adanya sistem online untuk mendaftar dan membayar iuran kesehatan. Reformasi ini juga telah berhasil menurunkan jumlah pembayaran terkait pajak menjadi 43 per tahun, dari sebelumnya 54.
Reformasi lain yang juga dilakukan Pemerintah Indonesia, adalah prosedur khusus bagi claim bernilai kecil agar berbagai pihak bisa mewakili dirinya sendiri sehingga mempermudah penegakan kontrak di Indonesia.
Proses ekspor dan impor juga menjadi lebih mudah, berkat perbaikan layanan bea cukai dan penyerahan dokumen di bawah kebijakan satu atap. Indonesia memperkuat akses kredit dengan menciptakan sebuah pendaftaran jaminan yang modern. “Namun, ada beberapa hal yang masih bisa diperbaiki. Untuk menjaga momentum reformasi, sepertinya masih ada ruang untuk lebih menyederhanakan prosedur serta mengurangi waktu dan biaya untuk memulai usaha, pendaftaran properti dan implementasi kontrak,” sebut laporan tersebut.
Terpisah, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI), Bahlil Lahadalia, para pengusaha memang mulai merasakan sejumlah perubahan dalam kemudahan bisnis. “Memang kebijakan Pak Jokowi melakukan beberapa perbaikan dan kemudahan berusaha kan perlahan-lahan sudah mulai terasa, itu adalah dampak-dampak dari langkah strategis Pak Presiden kepada beberapa kementerian,” ucap Bahlil ditemui di Menara Bidakara, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Diungkapkannya, beberapa kemudahan yang mulai dirasakan pengusaha tersebut, khususnya dalam hal perizinan, setelah pemerintah menerbitkan 13 paket kebijakan ekonomi. “Termasuk di antaranya lewat paket-paket ekonomi. Di kita pengusaha sebagian sudah kita rasakan. Terutama di pusat ya,” kata Bahlil.(Yuska Apitya/dtk)
