PEMILIHAN umum kepala daerah atau pilkada bukanlah perang. Ia bukan arena bagi rakyat pendukung untuk saling serang. Ia juga bukan ajang bagi kandidat untuk saling mengalahkan. Pilkada merupakan wahana bagi rakyat untuk memilih orang terbaik menjadi kepala daerah. Ia menjadi ruang bagi kandidat merebut hari rakyat untuk memilih mereka. Sesederhana itu semestinya kita memandang pilkada, tidak perlu memperumitnya seolah arena pertempuran.
Oleh karena itu, penetapan kandidat Gubernur DKI hari ini bukanlah pertanda ditabuhnya genderang perang. Ia sekadar perkenalan formal bahwa merekalah pasangan kandidat yang bisa rakyat pilih pada saatnya kelak. Disebut perkenalan formal karena toh masyarakat sudah mengenal para kandidat ketika partai-partai politik mengumumkan kandidat yang mereka usung.
Bahwa pilkada bukankah arena perang perlu kita ingatkan lantaran, terutama sejak partai politik mengumumkan kandidat yang mereka dukung, pilkada seolah menjadi arena pertempuran hidup mati. Istilah-istilah yang menjadikan pilkada DKI sebagai arena perang bermunculan, terutama di dunia maya. Ada istilah jihad saiber, ada pula istilah intifadah saiber.
Serangan verbal berbau suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA dari pendukung kepada kandidat berseliweran hampir setiap saat. Ironisnya, ditengarai ada kandidat yang menangguk untung dari isu SARA tersebut. Alih-alih meredamnya, ia justru menikmatinya.
Padahal, untuk menjaga agar pilkada tak menjadi arena perang, peran elite sangat dibutuhkan. Pun demikian agar perang di dunia maya tak beralih ke dunia nyata, kontribusi mereka sangat diperlukan. Para tokoh agama bolak-balik mengimbau masyarakat untuk tak mengeksploitasi isu SARA. Imbuan itu bagus dan tentu saja kita dukung. Akan tetapi, malah ada elite dan pejabat negara yang justru memanas-manasi situasi dengan pernyataan-pernyataan yang tidak perlu yang terkesan menyudutkan kandidat tertentu.
Sejumlah survei menunjukkan bahwa SARA tidak menjadi dasar bagi pemilih dalam menentukan pilihan mereka. Oleh karena itu, hentikanlah menjadikan SARA sebagai amunisi untuk saling serang. Ia percuma diandalkan karena hanya akan memecah belah rakyat dan memorakporandakan persatuan.
Bahwa rakyat semakin rasional dalam memilih, itu jelas menunjukkan kemajuan demokrasi kita. Akan tetapi, eksploitasi isu SARA bahkan sebelum pilkada betul-betul dimulai jelas mencederai kemajuan demokrasi kita. Karena itu, sekali lagi, hentikanlah penggunaan isu SARA sebagai amunisi untuk melampiaskan kebencian.
Setelah pengumuman resmi kandidat, dalam waktu dekat, kampanye pilkada DKI akan segera dimulai. Kita tentu tidak berharap kampanye menjadi ajang perang, arena pertempuran untuk saling serang di antara para kandidat dan pendukung. Kandidat satu bukanlah musuh bagi kandidat lain. Mereka tidak harus saling menaklukkan laiknya dalam perang. Yang harus kandidat taklukkan ialah hati dan pikiran para pemilih.
Kita berharap kampanye menjadi pentas yang mempertontonkan ide, gagasan, dan program. Dari situ, pemilih bisa dengan nurani dan pikirannya meninbang-nimbang mana di antara para kandidat yang kira-kira akan mampu menjadikan Jakarta lebih baik. Peran lembaga pengawas pemilu dan aparat keamanan sangat penting untuk memastikan pilkada bukan menjadi arena perang sehingga pilkada yang damai dapat diwujudkan.(*)
