JAKARTA TODAY- Presiden Jokowi menyatakan pemerintah berkonsentrasi mengatasi kesenjangan sosial. Salah satunya dengan cara reformasi agraria. Jutaan hektar lahan akan dibagikan.
Latar belakangnya, Presiden Jokowi tak puas penurunan indeks gini rasio, yakni indikator kesenjangan ekonomi, hanya kecil saja. Pada Maret 2016, indeks gini rasio Indonesia sebesar 0,397 pada Maret 2016, berkurang sedikit dari tahun sebelumnya, yakni 0,408 pada Maret 2015. Memang gini rasio ini lebih baik dibanding China, Malaysia, Filipina, dan Thailand.
“Tetapi apapun ini adalah sebuah persoalan besar yang perlu penanganan. Oleh sebab itu pada tahun ini, maka sebentar lagi akan kita keluarkan sebuah kebijakan baru dalam bidang ekonomi, yaitu kebijakan pemerataan ekonomi,” kata Jokowi dalam pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia 2017, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, kemarin.
Jadi, tajuk kebijakannya adalah ‘kebijakan pemerataan ekonomi’. Isi kebijakan itu, menurut penjelasan Jokowi dalam forum ini, antara lain adalah penguatan reforma agraria. Dia akan membagi-bagikan lahan kepada rakyat. “Akan ada kurang lebih 12,7 juta hektar lahan yang akan kita berikan kepada masyarakat,” kata Jokowi.
Bila pada era terdahulu konsesi atas lahan yang dibagikan diberikan kepada korporasi, kini konsesi akan diberikan kepada rakyat. Bila ada korporasi. yang ingin memanfaatkan lahan rakyat.
“Sudah kita mulai Januari lalu di Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah. Dibagi kelompok-kelompok, ada yang kita beri 400 hektare, ada yang kita beri 1.300 hektare. Ada yang diberi 700 hektare,” tutur Jokowi.
Lahan itu harus menjadi lahan produktif. Bila ada korporasi besar yang ingin memanfaatkan lahan yang dibagikan itu, korporasi itu tetap tak akan punya konsesi. “Kalau dulu yang gede diberikan konsesi langsung membuat pabrik. Sekarang yang gede silakan membuat pabrik, tapi konsesinya ada di rakyat,” tutur Jokowi.
Jokowi menyebut ini sebagai kerjasama gotong royong. Dia optimis, cara pemerataan ekonomi lewat reforma agraria bisa mempersempit kesenjangan sosial.
“Inilah sebuah kerjasama gotong royong yang ingin kita kerjakan ke depan agar gini rasio kita menjadi menyempit. Ini yang sebentar lagi kita keluarkan kebijakan pemerataan ekonomi. Jangan sampai yang menikmati pembangunan hanya segelintir orang di kelas atas,” kata Jokowi.
Selain itu ada pula program tanah adat. Pada 2016 sudah 1.800 tanah adat yang disahkan pemerintah untuk masyarakat terkait. Sekarang sudah ada sembilan tanah yang diberikan. Luasnya bervariasi, ada yang 500 hektar, 800 hektar, atau 1.800 hektar. “Kita bagi-bagi kepada rakyat dalam proses redistribusi aset dan reforma agraria. Ini harus kita mulai,” kata Jokowi.(Yuska Apitya/dtk)
Bagi Halaman
