DRAMAGA TODAY – Bulan kedua di 2017 ini, seluruh instansi pemerintah tingkat kecamatan tengah sibuk melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tidak terkecuali di Kecamatan Dramaga pun melaksankan rapat penyusunan program kerja.
Tahun 2017 merupakan tahun yang penting bagi perencanaan daerah karena pada tahun ini seluruh perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan untuk tahun 2018 Â yang merupakan tahun terakhir pembangunan jangka menengah 2013- 2018.
Camat Dramaga, Baehaki, mengatakan pengejawantahan prinsip perencanaan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat  menjadi satu kesatuan proses politik, teknokratik dan partisipasi dari bawah maupun atas sehingga diharapkan semua pihak punya peranan dan kesempatan yg sama dalam proses perecanaan dan ini waktu yg ideal bertemunya exekutif, legislatif dan masyarakat untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
“Untuk itu kami menyusun prioritas sesuai pagu indikatif Kecamatan Dramaga 12.053.833.222, Prioritas sektor pendidikan 35% (4.175.000.000), Sektor jalan 20 % (2.366.460.000), sektor irigasi 17% (2.050.000.0000), infrastruktur desa 19% dan kesehatan 5%,” ujar Baehaki, Selasa (7/2/2017).
Agar IPM meningkat, lanjut camat, dasarnya adalah keberhasilan pelayanan pendidikan. Nantinya akan ada kembali pagu SKPD. Dinas pendidikan dan dinas binamarga akan membuat program di kecamatan.
“Pendidikan yang dominan itu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Anak harus sekolah dan wajib sekolah 9 tahun, kita prioritaskan itu sambil meningkatkan inftastruktur dan kesehatan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno, mengatakan bagi pagu yang tidak tercover di kecamatan, silahkan buat usulan untuk dimasukkan ke pagu teknokratif. Teknokratif itu masuknya ke SKPD atau ke dinas- dinas.
“Termasuk ada kebijakan bupati dalam rangka pencapaian 25 penciri. Ini ada alokasi yang memang diberikan ruang juga supaya ada pos-pos yang berkaitan dengan penciri ternyata tidak mencukupi anggarannya, masuk ke kebijakan bupati,” jelasnya. (Muhammad. A)
