WASHINGTON TODAY- Pemerintah Amerika Serikat memberikan ultimatum kepada Korea Utara (Korut) seiring meningkatnya ketegangan terkait program nuklir dan rudal negeri komunis itu.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan ingin melihat sejumlah tindakan positif dari Korut sebelum menanggapi secara serius rezim Kim Jong-Un. Dia pun menyebut pemimpin Korut tersebut sebagai pencari perhatian yang tidak rasional.
“Kita belum melihat niat baik apapun dari Korut,” tutur Haley seperti dilansir News.com.au, Kamis (9/3/2017). “Saya menghargai semua rekan-rekan sejawat saya yang ingin bicara tentang pembahasan dan negosiasi, namun kita tidak berurusan dengan orang rasional,” cetus diplomat wanita tersebut.

Dikatakan Haley, dengan negara lain, AS pasti akan mengupayakan negosiasi. “Ini bukan orang yang rasional, yang tidak bertindak secara rasional, yang tidak berpikir jernih. Ini orang yang mencoba cari perhatian. Ini orang yang mencoba mendapatkan reaksi,” imbuh Haley.

Ditegaskan Haley, pemerintah AS tengah mengevaluasi ulang caranya berurusan dengan Korut. “Dan kami sedang membuat keputusan-keputusan tersebut saat ini dan akan bertindak sesuai dengan itu,” tandas Haley.

Sebelumnya pada Senin (6/3) lalu, otoritas Korut meluncurkan empat rudal balistik ke arah timur Semenanjung Korea. Tiga rudal di antaranya dilaporkan jatuh di perairan Jepang, tepatnya di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka.

Peluncuran empat rudal Korut ini dilakukan setelah Korsel dan AS melakukan latihan militer gabungan yang memicu kemarahan Korut. Rezim Korut mengecam latihan militer gabungan itu sebagai aksi provokatif untuk invasi militer.

Korut bahkan mengancam pihaknya akan melakukan aksi balasan nuklir tanpa ampun. “Sekarang imperialis AS dan pasukan bonekanya Korsel, menggelar latihan perang nuklir yang berbahaya terhadap DPRK di ambang pintu, militer kita akan melawan mereka dengan aksi balasan yang paling tangguh,” ujar juru bicara militer Korut dalam pernyataannya seperti dikutip kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA).(Yuska Apitya/bbc)