BOGOR TODAY- Melalui pelayanan perizinan secara online dan pengurusan izin satu pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor menargetkan besaran investasi di Kabupayen Bogor meningkat menjadi Rp 15 triliun di tahun ini dari tahun lalu Rp 13,2 triliun.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Bogor Joko Pitoyo mengatakan tahun ini 7 jenis pelayanan perizinan yang bisa diurus secara online bisa meningkatkan besaran pemasukan.
“Pengurusan izin perpanjangan tenaga kerja asing, izin praktik dokter, izin gudang, SIUP, TDP, izin apoteker dan lainnya. Selain memudahkan proses, kami juga berharap ada gairah baru masyarakat atau pengusaha dalam mengurus izin,” ujar Joko Pitoyo, Jumat (31/03).
Ia menjabarkan, setiap tahun jumlah perizinan melalui sistem online ini akan dilanjutkan. Karena menurut data yang masuk, sistem ini mendongkrak pencapaian investasi.
“Total ada 125 perizinan dan 7 di antaranya bisa diurus melalui sistem online. Tahun 2018 kami menargetkan 14 perizinan bisa diurus melalui sistem online. Dengan sistem online, walaupun baru di bulan ke 3, nilai investasi kita sudah mencapai Rp 2,03 triliun,” tambahnya.
Agar jajarannya maksimal dalam mencapai target investasi dan juga dalam pelayanan perizinan, pihaknya telah memasang 24 CCTV.
“Pemasangan 24 CCTV ini tak hanya mengawasi pelayanan perizinan dari tindakan pungutan liar tapi juga melihat kinerja jajaran DPMPTSP agar lebih maksimal dalam melayani masyarakat ataupun pengusaha,” terang Joko.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga membuka wilayah industri baru di Jonggol, Cariu, Parung Panjang dan Tenjo. Wilayah-wilayah ini membuka lahan hingga 2.000 hektare.
“Baik di daerah Jonggol-Cariu maupun Parung Panjang-Tenjo masing-masing dibuka lahan seluas 1.000 hektare untuk wilayah industri baru. Industri yang sudah masuk adalah industri manufaktur dan masuk dalam industri padat modal dan padat karya,” kata Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor Saripah Sopiah.
Ia melanjutkan, agar peluang kerja ini diserap oleh tenaga kerja lokal, maka sebaiknya pengelola sekolah atau kampus juga mempersiapkan diri dan bermitra dengan dunia usaha.
“Industri yang baru ini bisa menyerap tenaga kerja sebanyak puluhan ribu, dan pihak sekolah, kampus, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus merespon apa saja yang musti disiapkan agar tenaga kerja lokal bisa bekerja di industri manufaktur dan lainnya,” tambah Saripah.(Yuska Apitya/bs)
Bagi Halaman
