JAKARTA TODAY- PT Bank Mandiri Tbk menyiapkan pinjaman sekitar Rp4 triliun guna membiayai proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).
Adapun total pinjaman yang dibutuhkan untuk proyek tersebut diperkirakan akan berada dikisaran Rp13 triliun hingga Rp18 triliun. Pinjaman tersebut rencananya akan dikucurkan secara patungan atau sindikasi. Selain Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) juga akan ikut mengucurkan pinjaman untuk proyek tersebut. Sindikasi tersebut juga terbuka bagi bank swasta, mengingat proyek tersebut menggunakan jaminan pemerintah.
“Per bank mungkin Rp 2 triliun hingga Rp5 triliun, tergantung size bank dan tergantung minatnya tetai kalau bank anchor seperti kami, kami menyiapkan sekitar Rp4 triliun,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Jumat (26/5).
Kendati demikian, Pria yang akrab disapa Tiko ini mengaku pihaknya hingga kini masih menghitung ulang kebutuhan pendanaan proyek tersebut. Kebutuhan pembiayaan proyek LRT ini sebelumnya sempat diperkirakan sekitar Rp23,3 triliun. Namun, proyeksi tersebut membengkak menjadi Rp27 triliun.
Setelah penghitungan rampung, menurut dia, baru diketahui secara pasti kebutuhan dan porsi pembiayaan proyek.
Tiko juga mengaku pihaknya saat ini masih melakukan negoisasi terkait tingkat bunga. Namun, menurut dia, besaran bunga akan dipengaruhi oleh besar imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) dan skema penjaminan.
“Skema penjaminan akan menentukan apakah pinjaman ini adalah sovereign atau sub sovereign. Kalau dianggap sovereign tentu bunganya bisa sangat dengan (yield) SBN,” ujarnya.
Mengutip data Indonesia Bond Pricing Agency (Agency), yield obligasi bertenor 5 hingga 10 tahun pada Jumat (26/5) berada di kisaran 6,78 persen hingga 7,17 persen.
Tiko sebelumnya menjelaskan, pinjaman tersebut akan disuntikkan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku operator LRT. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan LRT Jabodebek, pemerintah telah menugaskan KAI untuk menyelenggarakan pengoperasian pra-sarana, perawatan prasarana dan pengusahaan prasarana termasuk pendanaan pembangunan prasarana LRT.(Yuska Apitya)
Bagi Halaman
