Presiden Minta BPS dan Kemenko Kerja Sinkron Soal Data Kemiskinan

JAKARTA TODAY- Presiden Joko Widodo menginstruksikan Badan Pusat Statistik (BPS) dan para menteri koordinator saling berkoordinasi jelang survei. Instruksi ini disampaikan menyikapi hasil survei terakhir BPS yang menyatakan angka kemiskinan Indonesia meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

“BPS saya harapkan kalau survei itu semua kementerian harus ngerti. Saya minta Menko mengoordinasikan hal-hal seperti ini,” ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (24/7).

Beberapa waktu lalu, BPS menyatakan, keterlambatan penyaluran beras rakyat sejahtera (rastra) mendorong peningkatan garis kemiskinan periode September 2016-Maret 2017. Sehingga, garis kemiskinan meningkat 5,67 persen dibanding periode tahun lalu (Maret 2016-Maret 2017). Sementara itu, penduduk miskin per Maret 2017 tercatat 27,77 juta orang atau sekitar 10,64 persen dari jumlah penduduk.

Jokowi berpendapat, hasil itu didapatkan karena kurangnya komunikasi antara BPS dengan menteri koordinator terkait. Sebab, pada dasarnya upaya pemerintah mengentas kemiskinan sudah baik. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah reformasi agraria dan distribusi lahan, penetapan satu harga BBM, penerapan program keluarga harapan, pemberian kartu sakti, dan pembangunan satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. “Jangan sampai pas pembagian rastra terlambat, pas itu dilakukan survei. Kalau kemarin sinkron enggak akan. Ini tolong hati-hati mengelola hal sensitif seperti ini,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini. (Yuska Apitya/birohumassetneg)