JAKARTA TODAY- Presiden Joko Widodo dinilai gagal dalam membangun soliditas kabinet selama tiga tahun menjabat sebagai presiden meski pemeritahan yang dipimpinnya sudah berusia tiga tahun.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, Jokowi tidak memiliki bakat sebagai sosok solidarity maker. “Kalau saya mengevaluasi pemerintahan ini yang belum mantap itu solidaritas. Dugaan saya Pak Jokowi gagal sebagai solidarity maker,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/10).

Fahri menuturkan, soliditas kabinet Jokowi-Jusuf Kalla seolah memudar setiap tahunnya. Hal itu ditandai dengan banyaknya perbedaan pandangan para pembantunya dalam menyikapi satu persoalan.

Politikus PKS itu mengatakan, buruknya soliditas itu membuat banyak kebijakan tidak berjalan optimal dan menyebabkan kondisi perekonomian goyah. Buruknya aspek itu juga pada akhirnya membuat sebagian janji kampenye Jokowi tidak terealisasi.

BACA JUGA :  Simak Ini, Makanan Vegetarian yang Bisa Jadi Pengganti Asupan Ikan

Fahri mengatakan, hasil survei memperlihatkan, saat ini masih terjadi kesenjangan dan penurunan daya beli masyarakat yang diduga akibat permasalahan tidak kompaknya para pembantu Jokowi. Ia khawatir, akan ada masalah lain jika Jokowi tidak mengatasi soliditas tersebut. “Ini hati-hati, ekonomi sangat berbahaya. Dia bisa men-trigger sektor-sektor lain,” ujarnya.

Selain karena bukan sosok solidarity maker, Fahri menilai, Jokowi seolah bekerja sendiri selama menjadi Presiden. Ia melihat, para menteri tidak memiliki kemauan untuk bersatu dalam menyukseskan keinginan Jokowi. “Tidak ada yang membantu Jokowi nge-grip kabinet. Harusnya ini diperkuat,” ujar Fahri.

BACA JUGA :  KUSTA, KENALI PENYAKITNYA RANGKUL PENDERITANYA

Di sisi lain, Fahri menyindir, sektor pembangunan infrastruktur yang selalu dijadikan bahan untuk menilai Jokowi. Menurutnya, pembangunan infrastrukur merupakan sebuah program berkelanjutan yang sudah digagas oleh presiden-presiden sebelumnya.

Bahkan, Fahri menyebut, pembangunan infrastruktur yang digiatkan Jokowi merupakan beban bagi rakyat. Ia melihat, Jokowi mengorbankan subsidi dan menaikan harga sejumlah komoditi untuk kepentingan proyek infrastruktur. “Banyak bangun infrastruktur maka banyak subsidi dicabut dan harga-harga dinaikkan. Itu sama saja mengatakan janjinya tinggi, tapi tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.

============================================================
============================================================
============================================================