Filipina Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

MANILA TODAY-  Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan dukungan terhadap pernikahan dan hubungan sesama jenis. Pernyataan tersebut diduga bakal menuai kecaman Gereja Katolik, dimana mayoritas rakyat Filipina adalah penganut agama Katolik yang taat.

Berbicara di sebuah pertemuan antara kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), Duterte berjanji akan melindungi hak-hak kaum homoseksual. “Saya katakan saya mendukung pernikahan sesama jenis jika itu adalah tren zaman modern. Jika itu menambah kebahagiaan Anda, saya mendukungnya,” kata Duterte di kota kelahirannya, Davao, Minggu (17/12).

Duterte juga meminta komunitas LGBT untuk menunjuk seorang perwakilan untuk ditempatkan di pemerintahannya dengan mengatakan dirinya memerlukan “orang-orang cemerlang” untuk menggantikan sejumlah pejabat yang baru dipecat karena tuduhan korupsi. “Kenapa harus memaksakan moralitas yang hampir tidak lagi berjalan. Jadi, saya mendukung kalian,” ujar Duterte. “Anda calonkan seseorang yang jujur serta pekerja keras. Saya akan memberi waktu kalian sampai minggu kedua Januari untuk mencalonkan diri di pemerintahan,” lanjutnya.

Pernyataan itu berlawanan dengan pernyataan Duterte sebelumnya yang menyatakan bahwa pernikahan di Filipina hanya terjadi antara pria dan wanita.

Mantan Wali Kota Davao itu juga kerap mengangkat isu gender untuk menyerang negara Barat yang mendukung pernikahan sesama jenis. Terutama negara yang mengkritik kebijakan anti-narkobanya yang dianggap sarat dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Sejumlah negara seperti Belanda, Amerika Serikat, Kanada, Austraia, Perancis, Jerman, Iggris, Spanyol, Swedia, dan Selandia Baru telah mendukung pernikahan sesama jenis.

Dilansir Reuters, perubahan pandangan Duterte terkait pernikahan sesama jenis tersebut diduga bakal memicu kecaman dari para uskup gereja di negara berpenduduk mayoritas Katolik tersebut. Uskup Katolik di Filpina telah menyuarakan keprihatinan atas rencana legalisasi pernikahan sesama jenis menyusul kesepakatan Kongres untuk mendukung rancangan undang-undang tersebut. (Yuska Apitya/CNN)