CIBINONG TODAY – Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan segera melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH).
Merujuk pada desakan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kabupaten Bogor terkait data yang tidak sinkron, Ade Yasin mengakui jika masih banyak data penerima yang tidak sesuai.
“Ya harus disempurnakan dan dibenahi mana saja yang harus dipetakan kembali karena memang banyak yang tidak sesuai. Jangan sampai memberikan kepada yang bukan penerimanya,” kata Ade Yasin usai memimpin rapat koordinasi (rakor) tentang PKH di Gedung Tegar Beriman, Selasa (17/9/2019).
Ade Yasin mengatakan, pemutakhiran data juga akan melibatkan para volunteer yang ada. Melalui rakor tersebut, dia berharap pendamping PKH tersebut akan lebih terprogramkan juga terkondisikan.
Maka dari itu, dia mengatakan Pemkab Bogor akan mengucurkan dana untuk pendamping PKH melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor sebesar Rp350 ribu per bulannya untuk 422 tenaga yang ada.
“Kalau untuk penerima Bansos PKH, itu sementara anggarannya dari presiden. Tugas kita itu menyalurkan, mengawasi. Kan tidak boleh double anggaran. Tapi kita bantu, karena bansos kan hanya untuk warga, makannya volunteer juga meminta diperhatikan oleh pemerintah,” jelasnya.
Sementara, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Bogor mencapai 128.794 atau setara 2,2 persen dari total penduduk 5,8 juta jiwa.
Lalu untuk presentase penduduk miskin secara keseluruhan di Kabupaten Bogor yaitu 7,14 persen. Angka tersebut berada di bawah Jawa Barat dengan 7,25 persen dan Nasional dengan 9,41 persen.
Ade Yasin menegaskan, Pemkab Bogor memiliki target menurunkan angka kemiskinan tersebut pada tahun 2023 menjadi 6,38 persen.
Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemkab Bogor untuk memetakan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah dengan melaunching Memory Kemiskinan di Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) Citereup pads Februari lalu.
“Ini adalah salah satu upaya kami untuk megintegrasikannya dengan kebijakan penanggulangannya serta memastikan terwujudnya keterpaduan program dan kegiatan kami dengan stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan,” tandasnya. (Firdaus)
Bagi Halaman
