Kapal Ikan Asing di Natuna Semakin Bertambah Pasca-kunjungan Presiden Jokowi

Kapal Coast Guard China-5202 dan Coast Guard China-4301 membayangi KRI Usman Harun-359 saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1/2020). Dalam patroli tersebut KRI Usman Harun-359 bersama KRI Jhon Lie-358 dan KRI Karel Satsuitubun-356 melakukan patroli dan bertemu enam kapal Coast Guard China, satu kapal pengawas perikanan China, dan 49 kapal nelayan pukat asing.

JAKARTA TODAY – Reaksi keras pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran perbatasan di perairan Natuna tampaknya tidak dihiraukan oleh kapal ikan asing (KIA). Pasalnya, pasca kunjungan Presiden RI Joko Widodo dan gelar pasukan TNI di Pulau Natuna, keberadaan KIA di perairan tersebut bukannya berkurang tapi justru semakin bertambah.

Hal tersebut terbukti dari pantauan udara yang dilakukan TNI menggunakan pesawat intai maritim Boeing 737 AI-7301. Dari pemantauan itu, ditemukan sekitar 30 KIA yang masih menduduki Laut Natuna bagian utara.

“Saat ini KIA tersebut bukan malah berkurang, melainkan semakin bertambah dan jumlahnya sekitar 30 KIA,” kata Panglima Komando Gabungan Wilayah I (Pangkogabwilhan) Laksdya TNI Yudho Margono, Sabtu (11/1/2020).

BACA JUGA :  Kumpulan Doa Agar Hutang Cepat Lunas dan Rezeki Lancar, Amalkan dengan Ikhtiar

Mengetahui ada temuan itu, Yudho langsung menginstruksikan tiga kapal perang, yaitu KRI Karel Satsuit Tubun (KST) 356, KRI Usman Harun (USH) 359 dan KRI Jhon Lie 358 untuk melakukan upaya pengusiran. Yudho mengaku akan menggunakan langkah persuasif terlebih dulu untuk mengusir KAI tersebut.

Saat ini, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan dengan kapal Coast Guard China agar KIA segera keluar dari wilayah Indonesia. Namun demikian, jika upaya persuasif itu kembali tidak dihiraukan, ia menegaskan akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA :  Mitsubishi Siapkan Generasi Baru Xpander, Masuk Daftar 13 Model yang Akan Diluncurkan Hingga 2030

“Namun jika kapal-kapal asing tersebut tetap tidak keluar dari wilayah Indonesia, maka dilaksanakan penegakan hukum, kapal-kapal tersebut ditangkap dan diproses secara hukum,” kata Yudho.

Sebelumnya, pada Rabu (8/1/2020), Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Pulau Natuna. Dalam kunjungannya itu, ia menegaskan kedaulatan NKRI tidak bisa ditawar.

“Kita punya kabupaten di sini, ada bupatinya dan ada gubernurnya bahkan penduduk kita di sini ada 81 ribu, jadi tidak ada yang perlu didebatkan lagi,” kata Jokowi. (net)

Bagi Halaman

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================