CIBINONG TODAY – Democracy Electoral, Empowerment, dan Partnership (DEEP), mengkritisi 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Direktur DEEP, Yusfitriadi mengatakan, 100 hari kerja Jokowi-Ma’ruf yang jatuh pada 28 Januari itu menyisakan beberapa catatan penting untuk kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Di antaranya, kata Yus, adalah soal pemberlakuan Undang-undang KPK hasil revisi yang menimbulkan konflik di masyarakat. Terlebih contoh kejadian yang terjadi saat ini pada kasus Harun Masiku

BACA JUGA :  Pisang Kuah Santan yang Lezat untuk Takjil Praktis di Tanggl Tua

“Lalu kasus Jiwasraya dan masuknya RUU Omnibus Law dalam Prolegnas, pada lain hal isu amandemen GBHN, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR, serta sistem Pilkada kembali tertutup,” kata Yus kepada wartawan, Senin (3/2/20).

BACA JUGA :  Kecelakaan di Sintang Truk Tangki dan Motor Tabrakan, Tewaskan 2 Emak-Emak

Selain kasus-kasus tersebut, Yus menyebut banyak peristiwa yang memiliki makna untuk dikritisi. Khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga penguatan demokrasi.

============================================================
============================================================
============================================================