CIBINONG TODAY – Lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Cikasungka, Desa Sukaraksa, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana, belum bisa digunakan.
Musabab, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum mendapatkan izin untuk melakukan penebangan 501 pohon yang ada di lahan PTPN tersebut.
“Untuk penebangan pohon itu belum, karena belum ada penyerahan (dari PTPN). Kan etikanya harus diserahkan dulu baru kita potong,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah.
Sambil berjalan, Syarifah mengatakan jika saat ini Pemkab Bogor tengah menyelesaikan proses pembuatan site plan untuk pembangunan huntap. Bahkan, ia juga mengaku jika desain untuk huntap tersebut sudah ada dan tinggal hanya menunggu proses administrasi. Yakni penandatanganan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan.
“Nah kalau semua sudah selesai, baru kita eksekusi di lahan sekitar 3,9 hektar itu. Kira-kira kalau dibangun bisa 200an rumah untuk huntap di lahan PTPN itu,” ungkap Syarifah.
Namun di samping proses rencana pembangunan huntap yang belum selesai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) justru telah melakukan demobilisasi alat-alat atau menarik alat berat mereka yang tersebar di titik-titik lokasi bencana.
“Penanganan bencana menggunakan alat berat itu dianggap sudah selesai oleh PUPR. Makannya mereka menarik alat-alat mereka yang diperbantukan untuk penanganan infrastruktur rusak di sana,” jelas Syarifah.
Akan tetapi, ia mengaku sudah meminta kepada kementerian untuk menurunkan alatnya kembali jika proses land clearing sudah mulai dilakukan.
“Kita sudah minta PUPR untuk membantu lagi dengan alat berat mereka. Mereka sudah setuju. Dan saat ini mereka dalam posisi menunggu dari kita,” tandas Syarifah. (Firdaus)
Bagi Halaman
