BOGOR TODAY – Dinamika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota dan kabupaten Bogor masih menjadi pembahasan oleh kalangan DPRD kota dan kabupaten Bogor. Kedua lembaga parlemen tersebut menggelar rapat bersama terkait program PSBB dalam menekan anga penyebaran virus Covid-19 di tanah pasundan ini. Dari hasil rapat bersama itu menghasilkan beberapa rekomendasi, satu diantaranya sektor transportasi kereta api. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, kedua kepala daerah yaitu kota dan kabupaten Bogor harus mengevaluasi soal kebijakan pemberhentian KRL. “Kami berharap lebih baik jam operasionalnya dikembalikan normal supaya tidak terjadi penumpukan. Saat ini kan terjadi penumpukan karena kurangnya jam operasional,” kata Rudy usai melakukan rapat bersama di gedung DPRD Kota Bogor. Selain itu, Rudy juga mengungkapkan kalau dalam kunjungannya ke DPRD Kota Bogor, selain menggelar diskusi bersama, unsur pimpinan DPRD Kabupaten juga ingin membicarakan soal penjagaan di perbatasan wilayah. Sebab untuk angkutan umum, seperti yang diketahui, angkot Kabupaten Bogor masih beroperasi dan memasuki wilayah Kota Bogor. Sehingga untuk masalah boleh masuk atau tidaknya angkutan harus dipantau secara langsung. “Dalam PSBB ini kan tidak ada larangan moda transportasi diberhentikan, yang adalah pembatasan jumlah penumpangnya. Tapi kami pun kasihan yang melihat supir angkot berkurang pendapatannya karena jumlah penumpang yang ikut berkurang,” jelasnya. Terakhir, Rudy menyinggung soal kebersamaan antara pemerintah daerah untuk bersama-sama membeli alat rapid test dengan tujuan agar pemetaan penyebaran Corona menjadi lebih jelas dan terang benderang.
BACA JUGA :  Ngaku Guru Agama, Pria Makassar Nyamar Pakai Cadar Berbaur dengan Akhwat di Masjid
============================================================
============================================================
============================================================